Pemkab Pemalang Nonaktifkan Kepala SDN 01 Kebondalem

Kepala SDN 01 Kebondalem, Erning Rustini, dinonaktifkan setelah seorang siswa kelas 2 meninggal dunia usai diduga dirundung kakak kelas di Pemalang. Penonaktifan berlaku sejak Selasa, 6 Oktober 2026, sementara polisi masih memeriksa dugaan kekerasan tersebut.

Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, mengonfirmasi penonaktifan itu kepada Detikcom pada Rabu, 7 Oktober 2026. Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban serta upaya menjaga integritas dunia pendidikan.

"Iya dinonaktifkan sejak kemarin (Selasa, 6 Oktober 2026)," kata Plt Bupati Pemalang, Nurkholes.

Nurkholes menyebut pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap persoalan tersebut. Penanganan itu berkaitan dengan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

"Kita akan tindak tegas. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjaga integritas khususnya pada dunia kependidikan," imbuh Nurkholes.

Menurut keterangan kepolisian yang dilansir Detikcom, dugaan perundungan terjadi pada 12 September 2026. Korban kemudian masuk rumah sakit pada Kamis, 17 September 2026.

Sampai Senin, 5 Oktober 2026, polisi menyebut dua anak yang merupakan kakak kelas korban terlihat dalam kejadian yang sedang diperiksa. Keterangan saksi juga menjadi bagian dari penyelidikan rangkaian peristiwa tersebut.

"Hasil pemeriksaan saksi-saksi, dua anak terlihat dalam aksi itu. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum meninggal dunia anak korban sempat ditunjukkan foto semua anak di kelas 5 dan 6. Korban saat itu menunjuk dua kakak kelasnya tadi," kata Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengatakan posisi hukum kepala sekolah akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai dugaan pembiaran.

"Terkait posisi kepala sekolah, hal tersebut sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk meminta keterangan secara langsung. Tujuannya guna memastikan apakah ada unsur dugaan pembiaran yang berakibat fatal secara hukum. Jika terbukti ada pelanggaran atau kelalaian berat dari pihak sekolah, maka proses hukum tentu dapat dilakukan," jelas Veronica Tan.

Untuk anak yang diduga menjadi pelaku, Veronica menyebut proses hukum tetap dimungkinkan dengan pendekatan khusus sesuai aturan peradilan anak.

"Pelaku anak yang melakukan tindak pidana tentu dapat diproses secara hukum, namun proses dan pendekatannya sangat berbeda dengan orang dewasa," ujar Veronica Tan.

Proses tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Veronica menegaskan anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak memperoleh pendidikan. KemenPPPA menyiapkan pendekatan sanksi yang menekankan pembinaan.

"Berdasarkan prinsip perlindungan anak, termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tetap memiliki hak atas pendidikan. Untuk itu, kita harus lebih fokus pada sanksi pembinaan yang tegas daripada memutus hak pendidikan mereka," kata Veronica Tan.

Ia juga menekankan bahwa sanksi terhadap anak perlu diarahkan pada pembinaan dan tidak menimbulkan stigma sosial yang menghambat rehabilitasi.

"Sanksi bagi anak harus berorientasi pada efek jera yang mendidik, bukan pelabelan sosial (stigmatisasi) yang justru dapat menghambat proses rehabilitasi," imbuh Veronica Tan.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengatakan telah menerima aduan mengenai meninggalnya siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem. Ia mendorong Polres Pemalang menyelidiki perkara secara cepat, menyeluruh, dan transparan.

Abdullah meminta polisi mengurai kapan, di mana, dan bagaimana dugaan kekerasan berlangsung serta mengidentifikasi pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Ia juga menyoroti informasi dari sekolah kepada keluarga korban.

"Juga anggapan pihak sekolah tidak transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban. Pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk segera merespons, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi yang diperlukan kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila terdapat dugaan kekerasan," tutur Abdullah, dikutip dari laman resmi DPR RI.