Komisi X DPR Desak Proses Hukum Pelaku Bullying Pemalang

Siswa kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang, meninggal setelah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan dua kakak kelas. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani pada Kamis (8/10/2026) mendesak pelaku diproses hukum dengan memperhatikan usia mereka.

Menurut Satreskrim Polres Pemalang, kekerasan terjadi pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 09.00 WIB saat jam istirahat. Korban sempat menjalani perawatan selama sembilan hari sebelum diperbolehkan pulang.

Hadrian menilai proses hukum terhadap pelaku harus didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku. Jika pelaku masih anak, mekanisme peradilan anak perlu diterapkan.

"Terkait proses hukum, pelaku yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan usia pelaku dan apabila masih anak, berlaku prinsip serta mekanisme dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," ujar Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Hadrian juga menyoroti pencopotan kepala sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Ia menyebut tanggung jawab hukum tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian.

"Jadi, prosesnya tetap harus berdasarkan bukti dan aturan hukum," ujar Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Menurut Hadrian, pelaku yang masih anak tidak semestinya langsung dikeluarkan dari sekolah hanya karena tekanan publik. Keselamatan korban dan siswa lain, menurut dia, harus tetap dijamin selama pemeriksaan berlangsung.

"Untuk pelaku yang masih anak, tidak tepat jika otomatis dikeluarkan dari sekolah hanya karena tekanan publik. Keselamatan korban dan siswa lain harus menjadi prioritas, sehingga selama proses pemeriksaan perlu dipastikan tidak ada peluang terjadinya kekerasan atau intimidasi kembali," ujar Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Ia menekankan pemberian sanksi perlu mempertimbangkan aturan serta perlindungan terhadap anak. Sekolah dan pemerintah daerah juga diminta memperbaiki pencegahan serta pengawasan.

"Sanksi harus proporsional dan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak," ujar Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Hadrian menyebut perundungan, kekerasan, dan pemalakan tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa. Ia menilai sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi siswa.

"Kasus ini sangat memilukan dan menjadi alarm serius bahwa sekolah harus benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak," ujar Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Setelah pulang dari rumah sakit, kondisi korban menurun hingga tidak dapat berjalan karena mengeluhkan sakit di seluruh tubuh. Tiga hari kemudian, pada Rabu (30/9), korban meninggal dalam perjalanan ketika keluarga hendak membawanya kembali ke rumah sakit.

Kepala SDN 01 Kebondalem, Pemalang, Erning Rustini, kemudian dicopot dari jabatannya. Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, menyebut keputusan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa di lingkungan sekolah.

"Iya dinonaktifkan sejak kemarin (Selasa, 6 Oktober 2026)," ujar Nurkholes, Plt Bupati Pemalang.