Pemerintahan Trump Cabut Lebih dari 300.000 Visa AS

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mencabut lebih dari 300.000 visa Amerika Serikat selama masa jabatan keduanya sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi federal. Langkah yang berlangsung di Amerika Serikat ini ditujukan untuk menegakkan aturan imigrasi dan meningkatkan keamanan dalam negeri, tetapi menuai kritik dari pegiat hak asasi manusia, dilansir dari Medcom.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya mencatat lebih dari 175.000 visa telah dicabut sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025. Dalam pembaruan yang dirilis pada 10 Agustus, angka tersebut menunjukkan jumlah pencabutan visa meningkat hingga melampaui 300.000 selama periode pemerintahan keduanya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyampaikan angka terbaru tersebut melalui platform X. Ia menyatakan bahwa laju pencabutan visa pada pemerintahan Trump melampaui pemerintahan sebelumnya.

"Pemerintahan ini telah mencabut lebih banyak visa dengan laju yang lebih cepat dibandingkan pemerintahan mana pun dalam sejarah," ujar Tommy Pigott, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pigott juga menegaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan tegas terhadap warga negara asing yang melanggar hukum, melakukan penipuan, atau dinilai mengancam keamanan nasional. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembenaran pemerintah atas peningkatan tindakan terhadap pemegang visa.

"Kami menerapkan toleransi nol terhadap warga asing pemegang visa yang melanggar hukum, melakukan penipuan, atau mengancam keamanan nasional kami," ujar Tommy Pigott, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Sejumlah pencabutan visa menjadi sasaran kritik karena melibatkan warga asing yang berpartisipasi dalam demonstrasi pro-Palestina. Mereka memprotes serangan Israel di Gaza, sementara kasus lain berkaitan dengan komentar di media sosial mengenai upaya pembunuhan terhadap komentator konservatif Charlie Kirk.

Selain meningkatkan pencabutan visa dan upaya deportasi, pemerintahan Trump memperketat pemeriksaan aktivitas media sosial bagi imigran dan pemohon visa. Kebijakan tersebut memperluas pengawasan terhadap warga asing yang ingin memasuki atau tinggal di Amerika Serikat.

Para pegiat hak asasi manusia menilai langkah pemerintah berpotensi mengabaikan proses hukum yang adil dan membatasi kebebasan berpendapat. Mereka juga mengkhawatirkan munculnya praktik penargetan berdasarkan ras yang membuat kelompok minoritas etnis merasa tidak aman.

Kritik lainnya berkaitan dengan dugaan penggunaan alasan keamanan nasional untuk menyasar individu yang menyampaikan pandangan kritis terhadap pemerintah. Para pegiat juga menyoroti penggunaan sejumlah kasus penipuan yang terisolasi sebagai dasar tindakan lebih luas terhadap komunitas imigran, termasuk warga Amerika keturunan Somalia di Minnesota.

Pengetatan tersebut berlangsung meskipun Trump sebelumnya berjanji dalam kampanye pemilihan presiden 2024 untuk menghentikan imigrasi ilegal. Pemerintahannya juga memperberat sejumlah jalur imigrasi legal, termasuk melalui penetapan biaya tinggi untuk jenis visa kerja tertentu.