Pemerintah Siapkan Perpres untuk Kelola Utang Proyek Whoosh

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur keberlanjutan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sekaligus menyelesaikan kewajiban keuangan proyek yang mencapai sekitar US$ 7,3 miliar. Dilansir dari Nasional, regulasi ini juga akan menjadi dasar pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026). Menurut Evita, pemerintah tengah merancang landasan hukum untuk memastikan pengelolaan proyek berlangsung dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Evita menjelaskan bahwa rancangan Perpres akan mencakup penyelesaian seluruh kewajiban proyek secara menyeluruh dan hati-hati. Pemerintah menetapkan dua perhatian utama, yakni menjaga kelangsungan layanan kereta cepat dan mengelola kewajiban keuangan tanpa mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penjelasannya, Evita menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pengalihan saham PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Keberlanjutan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama karena Whoosh telah berperan dalam mobilitas masyarakat dan penyediaan layanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah ingin memastikan penyelesaian kewajiban keuangan tidak menimbulkan gangguan terhadap APBN maupun operasional kereta cepat.

Untuk merampungkan rancangan regulasi, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Koordinasi tersebut diarahkan untuk menetapkan pembagian peran, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.

Evita menyebut regulasi yang sedang disusun diharapkan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam pengelolaan proyek setelah pengalihan saham dilakukan.

“Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perhubungan, BP BUMN dan BPI Danantara sedang menyiapkan rancangan Perpres dan harapannya Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang jelas termasuk pembagian peran masing-masing pihak mengenai hak dan kewajiban yang melekat,” ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Melalui rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan secara efektif, terintegrasi, hati-hati, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi itu juga diharapkan menjaga kepastian operasional Whoosh sekaligus memastikan kewajiban keuangan proyek tetap terkendali.