Pemerintah Siapkan Perpres untuk Keberlanjutan Whoosh

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengatur keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di Indonesia, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan sekitar US$ 7,3 miliar, dilansir dari Nasional. Regulasi tersebut disusun pemerintah pada Jumat (9/10/2026) untuk memberi kepastian hukum terkait pengelolaan proyek, termasuk pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menjelaskan rancangan Perpres mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak dalam proyek Whoosh.

"Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang jelas, termasuk pembagian peran masing-masing pihak mengenai hak dan kewajiban yang melekat," ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan menyebut pemerintah memegang dua prinsip dalam penyusunan aturan tersebut, yaitu menjaga operasional Whoosh dan mengelola kewajiban keuangan agar tidak mengganggu kesehatan APBN. Penyusunan Perpres dilakukan melalui koordinasi Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan BUMN, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pemerintah berharap pengalihan saham PSBI dan pengelolaan proyek Whoosh berjalan secara terintegrasi, hati-hati, dan akuntabel melalui regulasi tersebut.