Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan Sulampua Jelang Nataru

Pemerintah memperkuat konektivitas distribusi dan rantai pasok pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas serta risiko perubahan iklim, dilansir dari Nasional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan, penguatan produksi dan distribusi menjadi kebutuhan mendesak menjelang peningkatan permintaan pada akhir tahun. Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan tersedia dan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.

“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ujar Dradjad dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026).

Tekanan harga pangan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, inflasi pangan tercatat sebesar 5,03%, sementara harga cabai merah besar meningkat 25,8%, cabai merah keriting naik 22%, dan cabai rawit bertambah 5,07%.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan untuk merespons kondisi tersebut. Langkah itu meliputi optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.

Arahan lainnya mencakup mitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia serta Perum BULOG.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut terdiri atas insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Program magang menjangkau 150 ribu peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe.

Di kawasan Sulampua, tantangan geografis dan keterbatasan konektivitas antardaerah turut menjadi perhatian. Data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 menunjukkan ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% secara tahunan (yoy), sementara Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan 4,46% (yoy).

Untuk memperlancar distribusi, pemerintah menilai optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan guna mengurangi kehilangan hasil, menekan disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan badan usaha milik negara (BUMN) logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Pelaksanaannya dimulai dari komoditas penyumbang inflasi dan disertai optimalisasi layanan serta tarif distribusi.

Pemerintah juga menghubungkan petani dan nelayan dengan mitra pembeli, termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, untuk memperkuat penyerapan hasil produksi. Kolaborasi Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, serta TPID diarahkan agar setiap kerja sama memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur.

Dradjad menekankan pentingnya peningkatan sinergi di antara BUMN yang terlibat dalam pasokan dan distribusi pangan untuk menghadapi tekanan inflasi pada kuartal keempat 2026.

“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” ujar Dradjad.