Pemerintah Perkuat Pasokan Pangan Sulampua Jelang Nataru 2026

Pemerintah memperkuat pasokan dan distribusi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antardaerah melalui penguatan logistik dan kerja sama distribusi, dilansir dari Nasional. Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Dradjad menekankan pentingnya kesiapan pasokan menghadapi peningkatan permintaan akhir tahun.

Penguatan produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Tekanan harga pangan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Data yang disampaikan dalam laporan tersebut mencatat inflasi pangan sebesar 5,03%, dengan kenaikan harga cabai merah besar mencapai 25,8%, cabai merah keriting 22%, dan cabai rawit 5,07%.

Kondisi tersebut mendorong penguatan distribusi agar pangan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Gangguan konektivitas dan penyaluran berisiko menyebabkan kenaikan harga meskipun persediaan komoditas masih tersedia.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan untuk merespons tekanan tersebut. Kebijakan itu meliputi optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit. Arahan lainnya mencakup mitigasi dampak El Nino melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia serta Perum Bulog.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah turut menyiapkan Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Berdasarkan laporan tersebut, paket ini mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun. Program magang tersebut menjangkau 150.000 peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg ditujukan kepada 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe.

Di Sulampua, tantangan geografis dan konektivitas menjadi perhatian dalam menjaga kelancaran distribusi. Data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 menunjukkan ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% secara tahunan, sedangkan Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan 4,46%. Penguatan pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk mengurangi kehilangan hasil pangan, menekan disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen lokal.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi. Upaya tersebut juga mencakup optimalisasi layanan dan tarif distribusi serta penghubungan petani dan nelayan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra yang disebut meliputi Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG untuk memperkuat akses pasar serta penyerapan hasil produksi.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antardaerah akan dikoordinasikan bersama Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Setiap kerja sama diarahkan memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak terhadap harga yang terukur.

Dradjad menegaskan perlunya peningkatan sinergi di antara BUMN yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi barang. Ia menyoroti tekanan inflasi pada kuartal IV 2026 yang perlu diantisipasi pemerintah. "Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi.

Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga," pungkas Dradjad.