Bank Indonesia Waspadai El Nino Picu Inflasi Pangan Daerah

Risiko kenaikan harga pangan akibat fenomena El Nino hingga awal 2027 menjadi perhatian Bank Indonesia (BI), terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P Gozali memperingatkan potensi gangguan pasokan beras, cabai, dan bawang merah yang dapat mendorong inflasi konsumen, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026), Ricky menjelaskan bahwa dampak cuaca berkepanjangan perlu diantisipasi melalui pengendalian harga dan penguatan distribusi pangan. Komoditas pangan yang pasokannya terganggu berisiko mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen.

Bank Indonesia mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food tercatat sebesar 5,03%.

Ricky menyoroti sejumlah wilayah yang menghadapi tekanan inflasi pangan tinggi akibat kenaikan harga berbagai komoditas.

"El Nino yang berkepanjangan ini berdampak paling besar pada inflasi volatile food, terutama di Sulampua, Bali Nusra, dan Sumatra. Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah," ujar Ricky P Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Data BI menunjukkan inflasi volatile food tertinggi terjadi di Sulampua, yakni 8,63%. Kenaikan di wilayah tersebut terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol.

Di Kalimantan, inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 7,62%. Tekanan harga terutama berasal dari beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.

Untuk menekan risiko kenaikan harga, BI bersama pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah jangka pendek mencakup peningkatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.

Upaya distribusi tersebut ditujukan untuk mempercepat pengiriman komoditas dari daerah yang memiliki surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Strategi ini diharapkan mengurangi kesenjangan ketersediaan pangan antardaerah sekaligus meredam tekanan harga.

Selain kebijakan distribusi, BI mendorong penguatan produksi untuk menghadapi risiko cuaca jangka panjang. Langkah yang disiapkan meliputi penerapan praktik pertanian yang baik, penyediaan irigasi, serta penggunaan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

BI juga mengembangkan dasbor rantai pasok yang terintegrasi dengan neraca pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem tersebut digunakan untuk memantau surplus dan defisit komoditas di setiap daerah, ketersediaan stok, biaya distribusi, serta jalur pengiriman yang paling efisien.

Ricky menegaskan bahwa koordinasi pusat dan daerah akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga melalui jaringan kantor perwakilan BI dan pemerintah daerah.

"Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah," ujar Ricky P Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia.