Pemerintah Percepat RUU Migas untuk Perkuat Kewenangan BUK

Pemerintah mempercepat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian publik, terutama terkait kewenangan, independensi, dan posisinya dalam struktur pemerintahan, dilansir dari Nasional.

Pengamat migas sekaligus mantan Sekjen IATMI, Hadi Ismoyo, menilai BUK yang baru perlu memiliki kewenangan lebih kuat agar dapat mendukung ketahanan energi secara berkelanjutan. Ia juga mengusulkan agar lembaga tersebut dapat menangani sektor hulu dan hilir migas apabila diperlukan.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id pada Selasa (20/10/2026), Hadi menyampaikan bahwa penguatan kewenangan BUK telah menjadi usulannya sejak 2023.

"BUK yang baru akan lebih kuat dari sebelumnya. Kami sudah mengusulkannya saat saya diwawancarai pada 2023. Jika diperlukan, lembaga ini sekaligus menangani sektor hulu dan hilir," ujar Hadi Ismoyo, pengamat migas sekaligus mantan Sekjen IATMI.

Selain kewenangan, Hadi menyoroti kebutuhan akan sumber daya manusia yang independen dalam organisasi BUK. Menurut dia, pemilihan pengelola harus mencegah benturan kepentingan serta menjaga lembaga dari intervensi politik dan praktik tidak sehat yang dapat merugikan iklim usaha migas.

Hadi mengusulkan agar pimpinan BUK bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan jalur koordinasi kepada kementerian terkait. Ia menilai struktur tersebut dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan energi nasional sekaligus menjaga profesionalisme pengelolaan lembaga.

"Ketua BUK yang baru nantinya bertanggung jawab kepada Presiden dan berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait. Tujuannya memperkuat ketahanan energi nasional. Organisasi harus diisi orang-orang profesional dan netral, sehingga wasit tidak merangkap pemain dan BUK dapat menjadi lembaga profesional berkelas dunia," ujar Hadi.

Menurut Hadi, penempatan BUK di bawah Presiden juga diperlukan untuk menjaga pengelolaan energi sebagai sektor strategis negara dari pengaruh kepentingan tertentu. Ia mengaitkan usulan tersebut dengan kebutuhan menjalankan visi pemerintah mengenai ketahanan energi secara lebih terarah.

"Dengan kondisi Indonesia yang menghadapi krisis energi, BUK lebih baik berada di bawah Presiden agar visi Presiden mengenai ketahanan energi, sebagai hal yang sangat vital, dapat dijalankan dengan jelas dan tidak menjadi permainan mafia migas," tandas Hadi.

Di luar persoalan kelembagaan, Hadi menilai pembaruan regulasi melalui RUU Migas juga berkaitan dengan tantangan pencapaian target produksi minyak nasional. Ia memperkirakan target lifting minyak bumi tahun ini masih sulit direalisasikan secara maksimal.

Hadi menyebut target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari atau bopd masih menghadapi tantangan, bahkan dengan memperhitungkan tambahan perhitungan LPG.

"Untuk lifting tahun ini, target 610.000 bopd tampaknya sulit dicapai, meskipun sudah memperhitungkan tambahan LPG," pungkas Hadi.