Pemerintah Pangkas Bunga Kredit Perempuan Jadi 8 Persen

Pemerintah menargetkan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) mulai beroperasi pada November 2026 untuk membantu perempuan dari keluarga prasejahtera memperoleh modal usaha dengan bunga lebih rendah. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, suku bunga program ditetapkan sebesar 8% flat per tahun, dengan plafon pinjaman maksimal Rp 15 juta per penerima.

Dilansir dari Nasional, Kamis (29/10/2026), kebijakan ini memangkas suku bunga yang sebelumnya berkisar 18% hingga 25%. Pembiayaan KPPS memiliki tenor paling lama 24 bulan dan dapat digunakan untuk mendukung usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru dirintis.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan program tersebut dimulai sesuai jadwal pada November 2026.

"Kredit untuk perempuan sejahtera dengan bunga flat 8% ditargetkan bulan November 2026 ini sudah berjalan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah berharap PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dapat mempersiapkan pelaksanaan KPPS sesuai target. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan alternatif pelaksana apabila perusahaan tersebut belum siap menjalankan program.

Ketentuan pelaksanaan KPPS tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera. Peraturan tersebut telah diundangkan pada 5 Agustus 2026.

Program ini menyasar perempuan dari keluarga prasejahtera yang masuk desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Calon penerima wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Selain persyaratan administrasi, calon penerima harus tergabung dalam kelompok yang terdiri atas sedikitnya lima orang di lingkungan yang sama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kriteria penerima pembiayaan dalam program KPPS.

Dari sisi penyaluran, pembiayaan dapat menggunakan akad syariah maupun konvensional. Penerima tidak diwajibkan menyediakan jaminan tambahan, sedangkan pencairan dana dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap berdasarkan kesepakatan dengan penyalur.

Plafon pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp15 juta untuk setiap akad bagi masing-masing penerima. Berdasarkan pedoman program, penerima juga dapat mengakses pembiayaan kembali melalui beberapa akad tanpa batasan frekuensi, sehingga penyaluran dapat disesuaikan dengan perkembangan usaha.