Pemerintah Evaluasi Kesiapan Ekspor Satu Pintu Melalui DSI

Pemerintah tengah mengevaluasi kesiapan penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Evaluasi berlangsung selama masa transisi hingga 31 Desember 2026 sebelum kebijakan tersebut resmi berlaku pada 1 Januari 2027, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan evaluasi difokuskan pada kesiapan seluruh aspek pendukung, termasuk sistem yang telah dibangun pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan aman sesuai rencana.

Dalam keterangannya kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/11/2026), Budi menjelaskan bahwa pemerintah masih memanfaatkan periode transisi untuk menilai kesiapan implementasi DSI.

"Sesuai PP, mulai 1 Januari DSI sudah berjalan. Jadi, sekarang ini masih masa transisi sampai 31 Desember. Evaluasinya mencakup kesiapan dan berbagai aspek lainnya," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Selain menilai kesiapan pelaksanaan, pemerintah juga memeriksa sistem yang telah disiapkan untuk mendukung mekanisme ekspor terpusat tersebut. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari evaluasi sebelum kebijakan mulai diterapkan.

"Yang pasti, tadi pembahasannya mengenai DSI, bagaimana kesiapannya. Kemudian, sistem yang dibuat juga harus dipastikan semuanya aman. Jadi, ini sifatnya hanya evaluasi," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penerapan kebijakan ekspor satu pintu tetap memperhatikan kelancaran aktivitas perdagangan. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kepastian usaha bagi para pelaku ekspor.

Menurut Airlangga Hartarto, arus barang, realisasi ekspor, serta kontrak perdagangan yang sudah berjalan tetap dihormati. Pelaksanaannya mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dan mitra dagang mereka.