Pemerintah Benahi Lapas Lewat Tata Kelola dan Rehabilitasi

Pemerintah membahas pembenahan lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026, dengan fokus pada tata kelola lapas dan pengurangan kelebihan kapasitas melalui rehabilitasi pengguna narkotika.

Menurut ANTARA, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menyebut dua agenda utama perbaikan lapas adalah tata kelola dan overcapacity.

"Kami menyimpulkan untuk memperbaiki kondisi lapas ada dua, yakni tata kelola lapas, dan bagaimana mengatasi terlalu penuh atau overcapacity," kata Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Aries menjelaskan perbaikan tata kelola mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, operasional, serta logistik seperti kesehatan, makanan, air, hiburan, dan fasilitas olahraga warga binaan.

"Pegawai-pegawai lapasnya, kualitasnya, jumlahnya. Ya, saat ini juga kurang jumlahnya," kata Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Ia juga menyoroti kebutuhan penertiban operasional agar tidak ada transaksi gelap atau pelanggaran hukum di dalam lapas.

"Tidak ada lagi hal yang menyangkut kepentingan pribadi, apalagi kepentingan narapidana atau warga binaan," kata Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Aries mengatakan masukan rapat lintas sektor akan dikumpulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tindak lanjut teknis.

"Masukan-masukan ini semua dikumpulkan oleh Pak Menko Yusri. Dan tadi Alhamdulillah semuanya sudah satu persepsi, satu sinergis. Nanti akan ditindaklanjuti lagi untuk meeting-meeting secara teknis selanjutnya, dan akan dipaparkan kepada Pak Presiden. Sehingga kita akan mendapatkan tindak lanjut implementasi yang nyata secepat mungkin, semakin cepat semakin baik," kata Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Menurut detikcom, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menyiapkan opsi lokasi rehabilitasi terpusat bagi narapidana pengguna atau pemakai narkotika untuk membantu mengurangi kepadatan lapas.

"Pak Aris, Kepala Bappisus, juga diundang oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, dan beliau memberikan satu pandangan bahwa kemungkinan akan melibatkan TNI-Polri," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril menjelaskan lokasi rehabilitasi yang dipertimbangkan adalah pulau kosong yang tidak berpenghuni. Tempat itu akan digunakan untuk pembinaan dengan pelibatan unsur keamanan.

"Ya kita memilih pulau-pulau yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Banyak kita pulau yang kadang-kadang luasnya sampai 700 hektare tidak ada manusianya, malah buaya tinggal di situ," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebut peserta rehabilitasi akan mendapat pelatihan kedisiplinan serta kegiatan seperti bertani dan menjadi nelayan sebagai bagian dari pembinaan.

Yusril juga menyampaikan pemerintah mempercepat perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika untuk membedakan korban penyalahgunaan narkotika dengan pelaku peredaran.

"Hari ini kita mengambil satu langkah sistematik. Kesimpulan kita adalah bahwa kita harus segera mempercepat amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang ada sekarang ini," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menurut Yusril, inisiatif perubahan undang-undang tersebut telah diambil alih oleh DPR dan pemerintah akan menentukan menteri yang mewakili pembahasan bersama DPR.

"Tentu nanti Presiden akan menunjuk siapa menteri yang akan mewakili sebagai wakil pemerintah dalam membahas RUU perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ini," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto adalah agar korban penyalahgunaan narkotika tidak dipidana, melainkan menjalani rehabilitasi.

"Intinya, arahan dari Pak Presiden itu, mereka yang menjadi korban itu supaya tidak dipidana, tapi direhabilitasi," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia mengatakan jumlah narapidana dan tahanan narkotika telah melebihi separuh jumlah narapidana dan tahanan yang ada, sehingga pemisahan antara pengguna dan pengedar dinilai dapat mengurangi beban lapas.

"Jumlah narapidana dan tahanan narkotika itu sudah melebihi separuh daripada jumlah narapidana dan tahanan yang ada, maka kalau ini dipisah, mungkin sekitar separuh dari jumlah narapidana itu akan berkurang. Dan kita alihkan kepada pembinaan melalui rehabilitasi, dan dengan itulah kita mulai perbaikan, perubahan terhadap tahanan dan lapas," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril menambahkan pemerintah kemungkinan membentuk badan khusus yang menangani rehabilitasi narkotika setelah perubahan aturan dilakukan.

"Nanti mungkin dengan perubahan undang-undang ini akan ada satu badan baru yang menangani khusus menangani rehabilitasi narkotika," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebut pembentukan badan baru tersebut akan disertai pengaturan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi narapidana.

"Kita lihatlah bagaimana nanti perkembangannya. Yang penting ada badan baru menangani masalah ini, ada anggaran untuk rehabilitasi dari narapidana itu sendiri," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.