Kemendikdasmen Ungkap Pelanggaran TKA SMA yang Sering Tak Disadari Siswa

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dan sederajat tahun 2026 segera berlangsung. Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merinci sejumlah pelanggaran yang kerap diabaikan peserta, seperti dilansir dari Detikcom. Pelanggaran dalam ujian ini dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni ringan, sedang, dan berat.

Setiap jenis pelanggaran membawa konsekuensi sanksi yang diatur secara resmi oleh pemerintah. Pelanggaran kategori ringan meliputi kekeliruan memilih tempat duduk atau ketidaksesuaian sesi ujian. Selain itu, lupa mengisi daftar hadir peserta juga masuk dalam kelompok ini.

Untuk kategori sedang, bentuk pelanggarannya mencakup keterlambatan hadir setelah tanda masuk berbunyi. Peserta juga dianggap melanggar jika tidak mengumpulkan ponsel, tas, buku, atau kalkulator di area khusus.

Kesalahan atau lupa mengisi nama dan tanggal lahir pada aplikasi ujian turut menjadi bagian dari pelanggaran sedang. Hal serupa berlaku bagi siswa yang keluar ruangan tanpa izin pengawas atau tidak melapor saat timbul kendala teknis. Sementara itu, pelanggaran berat meliputi tindakan tidak membawa kartu peserta atau menggunakan data login milik orang lain. Praktik menyontek maupun memanfaatkan jasa joki juga dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat berat.

Membawa catatan, ponsel, kalkulator, atau alat bantu lain ke meja ujian termasuk tindakan terlarang. Begitu pula dengan aksi merekam, memfoto, membagikan soal ujian dalam bentuk apa pun, hingga mengganggu peserta lain.

Sanksi Resmi Bagi Pelanggar Ujian

Aturan mengenai sanksi telah tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 56 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional. Siswa yang melakukan pelanggaran ringan akan menerima teguran lisan langsung dari pengawas ruangan. Sanksi berupa pembatalan ujian pada mata pelajaran terkait akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sedang. Hukuman tersebut diputuskan oleh penyelenggara tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Adapun bagi peserta yang melakukan pelanggaran berat, pengawas akan mengeluarkan siswa dari ruangan. Setelah proses investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat, siswa tersebut dinyatakan mendapat nilai 0 pada mata pelajaran terkait.