Pefindo Catat Mandat Surat Utang Rp 56,19 Triliun

Mandat penerbitan surat utang korporasi senilai Rp 56,19 triliun dari 40 perusahaan belum tercatat di pasar modal hingga akhir September 2026. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, dengan layanan publik terkait pemerintah sebagai kontributor terbesar, dilansir dari Investasi. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers pada Rabu (14/10/2026).

Menurut Pefindo, besarnya mandat yang belum terealisasi terjadi ketika penerbitan surat utang korporasi sepanjang Januari–September 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Suhindarto menjelaskan bahwa mandat yang masuk mencakup perusahaan dari sejumlah sektor dengan kebutuhan pendanaan berbeda.

“Kami masih melihat mandat yang masuk ke Pefindo dan instrumennya belum listing ini masih cukup relatif besar. Hingga September kemarin, mandat yang masuk berjumlah Rp 56,19 triliun atau kalau kita bulatkan Rp 56,2 triliun, ini dari 40 perusahaan,” ujar Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo.

Berdasarkan data Pefindo, sektor layanan publik terkait pemerintah memiliki mandat terbesar, yakni Rp 9,4 triliun. Sektor perbankan menyusul dengan Rp 6,1 triliun, kemudian telekomunikasi sebesar Rp 6 triliun. Mandat dari perusahaan pembiayaan otomotif mencapai Rp 5,25 triliun, sedangkan sektor pertambangan mencatat Rp 5 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa permintaan penerbitan surat utang berasal dari beragam bidang usaha.

“Untuk mandat yang masuk, dari sisi sektor memang cukup beragam, termasuk layanan publik terkait pemerintah, perbankan, telekomunikasi, pembiayaan otomotif, hingga pertambangan,” ujar Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo. Dari sisi instrumen, obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) mendominasi mandat dengan nilai Rp 25,49 triliun. Mandat sukuk melalui skema PUB mencapai Rp 12,5 triliun, sementara obligasi non-PUB tercatat Rp 7,5 triliun.

Pefindo juga mencatat mandat medium term notes (MTN) sebesar Rp 5,02 triliun. Sementara itu, sukuk non-PUB mencapai Rp 3,69 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp 2 triliun. Menurut pengelompokan penerbit, perusahaan non-BUMN menyumbang mandat Rp 33,74 triliun dari 27 perusahaan.

Adapun BUMN beserta anak usaha dan BUMD memiliki mandat senilai Rp 22,46 triliun dari 13 perusahaan. Di tengah besarnya mandat yang belum tercatat, penerbitan surat utang korporasi sepanjang Januari–September 2026 hanya mencapai Rp 139,65 triliun. Angka tersebut turun 12,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika penerbitan mencapai Rp 160,06 triliun.

Meski penerbitan melambat, Pefindo memperkirakan nilai penerbitan sepanjang 2026 berpeluang mendekati titik tengah proyeksi sebesar Rp 175,77 triliun. Proyeksi tahunan tersebut berada dalam rentang Rp154 triliun hingga Rp 196,86 triliun.

Kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing diperkirakan turut menopang penerbitan pada kuartal IV-2026. Pefindo mencatat surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode tersebut mencapai Rp 43,56 triliun. Namun, realisasi mandat yang belum tercatat di pasar modal masih bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan dan kondisi pasar. Kenaikan imbal hasil acuan serta suku bunga referensi sejak pertengahan tahun juga berpotensi meningkatkan biaya pendanaan korporasi.