Panji Desak Usut Perburuan Elang Brontok di Sukabumi

Penanganan kasus perburuan elang brontok di Sukabumi menuai kritik dari praktisi satwa liar Muhammad Panji atau Panji Petualang. Ia mempertanyakan keputusan petugas yang memberikan pembinaan dan meminta pelaku menandatangani surat pernyataan, meskipun satwa dilindungi tersebut ditemukan mati ditembak dan dicabuti bulunya. Dikutip dari Detik Travel, Panji menilai peristiwa tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi undang-undang.

Terlebih, tindakan terhadap elang brontok (Nisaetus cirrhatus) itu direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Ia mengaku tidak dapat menerima perlakuan terhadap satwa liar tersebut. Menurutnya, tindakan penembakan, pencabutan bulu, hingga penyebaran rekaman kejadian merupakan persoalan yang tidak semestinya diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif.

"Saya terus terang kecewa melihat kasus elang brontok di Sukabumi ini. Seekor satwa dilindungi ditembak, kemudian bulunya dicabutin, bahkan perbuatan ini direkam dan disebar ke publik," kata Panji.

Persoalan utama yang disoroti Panji adalah keputusan penyelesaian perkara melalui pembinaan dan dokumen pernyataan bermaterai. Ia mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah cukup untuk menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan satwa dilindungi. "Pertanyaan sederhananya adalah, kalau ini jelas merupakan dugaan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, kenapa penyelesaiannya itu berhenti pada surat pernyataan dan pembinaan?" tutur Panji.

Panji menjelaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk keinginan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia justru meminta agar aparat menjalankan ketentuan hukum sesuai dugaan pelanggaran yang ditemukan. Baginya, pembinaan dan edukasi tetap mempunyai peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan satwa. Namun, kedua pendekatan tersebut tidak seharusnya menggantikan proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.

Ia juga mengkhawatirkan dampak keputusan tersebut terhadap perilaku pemburu lainnya. Apabila perburuan satwa dilindungi selalu berakhir dengan penandatanganan surat pernyataan, masyarakat bisa menganggap tindakan serupa tidak memiliki konsekuensi hukum yang serius. "Kalau setiap kasus perburuan satwa dilindungi berakhir hanya dengan tanda tangan surat pernyataan, lalu apa pesan yang bisa kita berikan kepada para pemburu lainnya nanti?

Enggak ada efek jera jadinya. Bahwa satwa dilindungi boleh diburu selama setelahnya mau membuat surat pernyataan, gitu? Akhirnya kan banyak orang yang, 'Ah, paling bikin surat pernyataan doang, buru aja.'

Jangan sampai muncul persepsi seperti itu nantinya," tegas Panji. Selain mempersoalkan penyelesaian perkara, Panji meminta aparat terkait memeriksa seluruh rangkaian kejadian secara menyeluruh. Penelusuran fakta dan pemeriksaan barang bukti diperlukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan.

Ia mendesak agar sanksi pidana diterapkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya unsur pelanggaran hukum. Menurutnya, penanganan perkara juga harus mencerminkan kesetaraan dalam penerapan aturan, tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Panji menyoroti kemungkinan munculnya kesan bahwa penegakan hukum lebih tegas terhadap masyarakat kecil yang tidak memahami aturan, tetapi justru tidak maksimal ketika berhadapan dengan dugaan perburuan satwa secara terbuka. "Ini bukan sekadar soal satu ekor burung. Menurut saya, ini soal bagaimana negara menunjukkan bahwa satwa liar di Indonesia itu benar-benar dilindungi.

Jadi, kita tidak boleh hanya keras kepada masyarakat kecil yang tidak tahu, tapi ketika ada dugaan perburuan satwa dilindungi, prosesnya justru berhenti di pembinaan aja," kritik Panji. Ia kembali menegaskan bahwa surat pernyataan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan penanganan hukum apabila pelanggaran terbukti. Perlindungan terhadap satwa liar, menurutnya, harus diwujudkan melalui tindakan nyata dari aparat berwenang.

"Kalau memang terbukti melanggar hukum, proses secara hukum, jangan berhenti hanya karena sudah membuat surat pernyataan. Satwa dilindungi itu bukan barang yang bebas ditembak, ditangkap, dan diperlakukan semaunya. Hukum harus hadir untuk satwa yang tidak bisa membela dirinya sendiri tentunya," pungkasnya.

Kronologi Kasus Elang Brontok di Sukabumi

Kasus ini mencuat setelah sebuah rekaman memperlihatkan sejumlah pria mencabuti bulu seekor elang brontok di kawasan perkebunan. Dalam video tersebut, mereka bahkan menyebut burung itu sebagai ayam hutan yang akan dijadikan santapan dengan cara dibakar. Rekaman tersebut kemudian menyebar di media sosial dan menarik perhatian petugas konservasi. Menindaklanjuti kejadian itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat berkoordinasi dengan Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra untuk melakukan penanganan.

Dalam tindak lanjut tersebut, petugas gabungan mengamankan seorang pria bernama Ade Ruswadi. Pengamanan dilakukan di Desa Padajaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Meski demikian, penanganan terhadap pria tersebut dilakukan melalui pembinaan. Ia juga diminta menandatangani surat pernyataan resmi yang memiliki konsekuensi hukum di hadapan Muspika setempat.

Petugas tidak hanya melakukan pengamanan terhadap pihak yang diduga terlibat. Mereka turut mendatangi lokasi kejadian untuk memeriksa tempat berlangsungnya aktivitas yang terekam dalam video. Lokasi tersebut berada di area perkebunan karet PTPN I Agrabinta.

Dari kegiatan pemeriksaan, petugas gabungan menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi satu pucuk senapan angin, sampel sisa bulu, serta tulang elang brontok. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari bukti yang ditemukan dalam penanganan kasus perburuan satwa dilindungi di Sukabumi.