PANDI dan Privy Kembangkan Verifikasi Identitas Digital

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bekerja sama dengan PT Privy Identitas Digital untuk mengembangkan sistem verifikasi identitas digital yang aman dan menjaga data pribadi. Kolaborasi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman secara digital di Bali pada 20 Oktober 2026 ini menyasar penguatan ekosistem domain .id melalui riset teknologi, kredensial digital terverifikasi, dan tanda tangan elektronik, dilansir dari Detik iNET.

Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan Verifiable Credential (VC), pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta penjajakan proyek percontohan untuk menghadirkan mekanisme verifikasi identitas yang lebih efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pengguna untuk menyerahkan banyak data pribadi saat membuktikan identitasnya.

Verifiable Credential merupakan kredensial digital yang keaslian dan keutuhannya dapat diperiksa menggunakan metode kriptografis. Teknologi tersebut menjadi salah satu fokus pengembangan karena berpotensi mendukung proses verifikasi tanpa mengharuskan penyimpanan berulang salinan dokumen identitas.

Ketua Dewan Pengurus PANDI, Isnawan, menilai keamanan aktivitas digital dan perlindungan data pengguna menjadi tantangan penting dalam pengembangan internet. Ia menyampaikan bahwa penguatan konektivitas perlu diimbangi dengan sistem yang menjaga validitas data dan hak pemiliknya.

"Ke depan, tantangan internet bukan hanya bagaimana masyarakat dapat terhubung, tetapi juga bagaimana setiap aktivitas digital berlangsung dengan aman, datanya valid, dan hak pemilik data terlindungi," ujar Isnawan.

Menurut Isnawan, kerja sama dengan Privy diharapkan mendorong inovasi identitas digital yang memberikan nilai tambah bagi ekosistem domain .id sekaligus memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi. Kedua pihak juga menjajaki penerapan prinsip minimisasi data dan persetujuan penggunaan data sesuai aturan yang berlaku.

Upaya tersebut mencakup pengurangan kebutuhan menyimpan salinan dokumen identitas, seperti KTP, di berbagai layanan digital. Penyimpanan salinan dokumen yang tersebar dapat meningkatkan risiko apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

CEO dan Founder Privy, Marshall Pribadi, menekankan pentingnya mekanisme teknis untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi digital. Menurutnya, perlindungan pengguna tidak cukup hanya mengandalkan kewaspadaan individu, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu memeriksa identitas dan keaslian dokumen elektronik.

"Karena itu, kepercayaan digital tidak bisa hanya bergantung pada kewaspadaan pengguna, tetapi juga membutuhkan mekanisme untuk memverifikasi identitas pihak yang berkomunikasi dan memastikan keaslian TTE dalam dokumen," kata Marshall Pribadi.

Marshall menambahkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk menyediakan mekanisme pemeriksaan identitas dan komunikasi digital. Pendekatan ini menempatkan verifikasi teknis sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dalam ekosistem internet.

Kerja sama PANDI dan Privy mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain pengembangan identitas digital, PANDI memperluas kerja sama untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola internet. Di tingkat internasional, lembaga tersebut bekerja sama dengan National Internet Exchange of India (NIXI) dalam pertukaran pengetahuan pengelolaan registri domain, pengembangan IPv6, serta peningkatan keamanan internet.

Kolaborasi dengan NIXI mencakup pemanfaatan Resource Public Key Infrastructure (RPKI), Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC), dan Domain Name System Security Extensions (DNSSEC). Kerja sama tersebut juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internet di kawasan Asia-Pasifik.

Di dalam negeri, PANDI menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk memperkuat infrastruktur Domain Name System (DNS). Rencana kerja sama meliputi pengembangan DNS Resolver Indonesia, DNS Authoritative .id, penempatan Root Server, serta penguatan keamanan siber melalui jaringan Indonesia Internet Exchange (IIX) di Jakarta, Balikpapan, dan Bandung.