PACK Bidik Dana Rp 8,2 Triliun Lewat Rights Issue

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) merencanakan penghimpunan dana hingga US$ 463 juta atau sekitar Rp 8,2 triliun melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Berdasarkan keterbukaan informasi pada 22 Oktober 2026, dana tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman, membeli saham Denway Development Limited (DDL), serta mendukung kebutuhan modal kerja perseroan dan entitas anak, dilansir dari Investasi.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, PACK mengusulkan penerbitan sebanyak-banyaknya 100 miliar saham baru. Nilai aksi korporasi ini diperkirakan mencapai Rp 8,196 triliun dengan menggunakan kurs Rp 17.703 per dollar AS berdasarkan nilai tukar pada 31 Agustus 2026.

Rencana penambahan modal tersebut belum final. PACK akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 November 2026. Pelaksanaan rights issue juga menunggu pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perseroan merencanakan penggunaan dana hasil penerbitan saham, setelah dikurangi biaya emisi, untuk tiga kebutuhan utama. Alokasi tersebut mencakup pembayaran pinjaman, pembelian saham DDL, serta pemenuhan kebutuhan modal kerja PACK dan entitas anaknya.

Dalam pelaksanaan aksi korporasi ini, PT Eco Energi Perkasa akan menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu yang diperolehnya sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga. Perusahaan tersebut berkomitmen menjamin pembelian saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya, dengan nilai maksimum US$ 418 juta atau setara Rp 7,4 triliun.

Peran pembeli siaga tersebut menjadi bagian dari skema pelaksanaan rights issue yang direncanakan PACK. Nilai jaminan PT Eco Energi Perkasa mencakup sebagian besar dari target penghimpunan dana maksimum sebesar US$ 463 juta.

Manajemen PACK memperkirakan penambahan modal dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui peningkatan ekuitas dan pembayaran pinjaman. Penggunaan dana untuk mengurangi kewajiban keuangan menjadi salah satu tujuan yang tercantum dalam rencana aksi korporasi tersebut.

Namun, penambahan saham baru juga berpotensi mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham yang tidak menggunakan hak HMETD. Dalam keterbukaan informasi, PACK menyatakan tingkat dilusi kepemilikan dapat mencapai sekitar 74,6%.

Persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 30 November 2026 dan efektivitas pernyataan pendaftaran dari OJK menjadi tahapan yang harus dipenuhi sebelum rencana rights issue tersebut dapat dilaksanakan.