OJK Tolak Intervensi Dugaan PHK Sepihak di Maybank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan mencampuri penyelesaian dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Sikap tersebut disampaikan OJK karena persoalan ketenagakerjaan berada dalam ranah mekanisme hubungan industrial dan instansi yang berwenang, dilansir dari Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/10/2026). “OJK tidak melakukan intervensi terhadap proses penyelesaian hubungan industrial yang sedang atau akan berlangsung,” ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Meski tidak mengambil alih penyelesaian perselisihan, OJK tetap menjalankan pengawasan terhadap Maybank Indonesia. Pengawasan tersebut mencakup penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan bank terhadap ketentuan di sektor jasa keuangan.

Dian menjelaskan bahwa OJK dapat menindaklanjuti persoalan yang berkaitan langsung dengan kewenangannya, terutama jika menyangkut pemenuhan ketentuan prudensial dan tata kelola perbankan. Langkah tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persoalan dugaan PHK ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia (SPBMI) menyampaikan aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR pada 22 September 2026. Dalam forum tersebut, penerapan Performance Improvement Plan (PIP) di Maybank Indonesia disorot karena dinilai berpotensi memicu dugaan PHK sepihak.

PIP merupakan mekanisme manajemen kinerja yang diterapkan perusahaan. Perdebatan mengenai penerapannya menjadi bagian dari persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan oleh serikat pekerja dalam forum bersama DPR tersebut. Menanggapi persoalan itu, Maybank Indonesia menjelaskan bahwa PIP merupakan bagian dari praktik pengelolaan kinerja perusahaan. Program tersebut, menurut pihak bank, dirancang untuk memastikan penilaian kinerja berlangsung secara terukur sekaligus mendukung budaya kerja berkinerja tinggi.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat (25/9/2026), Maybank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya belum mengidentifikasi perselisihan sebagaimana yang disampaikan. Bank tersebut juga menjelaskan mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan. “Terkait hal-hal yang disampaikan hingga saat ini tidak terdapat kasus perselisihan yang dimaksud. Apabila terdapat hal yang berkaitan dengan perselisihan ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Maybank Indonesia dalam keterangan tertulis.

Maybank Indonesia turut menyebut bahwa persoalan ketenagakerjaan telah ditangani melalui mekanisme dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Dengan demikian, penyelesaian masalah hubungan kerja tetap berada dalam jalur yang diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan, sedangkan OJK menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandatnya.