Pengamat Desak OJK Tindak Tegas Pelanggar Pasar Modal

Penegakan hukum terhadap dugaan manipulasi perdagangan saham di Indonesia dinilai perlu diperluas agar tidak hanya menyasar sejumlah emiten tertentu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga didorong menjatuhkan sanksi secara konsisten kepada seluruh pihak yang terindikasi terlibat, sebagaimana dilansir dari Investasi.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, langkah penindakan yang sudah diumumkan regulator merupakan perkembangan positif. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk membenahi integritas pasar modal apabila tidak diikuti pemeriksaan dan pemberian sanksi secara menyeluruh.

Sebelumnya, OJK mengumumkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan terbuka, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Menurut Teguh, tindakan terhadap ketiga emiten tersebut menjadi langkah awal dibandingkan kondisi sebelumnya ketika belum terlihat penegakan hukum yang jelas. Meski demikian, dugaan praktik manipulasi saham dinilai tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Karena itu, cakupan pengawasan dan penindakan perlu menjangkau berbagai unsur dalam aktivitas pasar modal. Pihak yang perlu diperiksa tidak hanya emiten, tetapi juga perusahaan sekuritas hingga influencer yang diduga berkaitan dengan praktik manipulasi perdagangan.

Teguh menyampaikan bahwa masyarakat sudah mengetahui adanya dugaan keterlibatan pihak lain di luar tiga perusahaan yang telah dikenai sanksi. Ia meminta regulator melanjutkan pengumuman penindakan terhadap pihak-pihak berikutnya tanpa membedakan pelaku berdasarkan identitas maupun kedudukannya.

"Semua orang juga tahu bahwa yang terindikasi goreng-goreng saham tidak hanya tiga emiten itu. Jadi betul langkah OJK untuk mengumumkan emiten berikutnya, sekuritas berikutnya ya, influencer berikutnya, itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Harus kena semuanyalah, jangan tebang pilih gitu," kata Teguh kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Selain memperluas penindakan, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan uang denda dari pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasar modal. Teguh menilai, masyarakat dan investor perlu memperoleh kejelasan mengenai tujuan serta pihak penerima dana tersebut.

Salah satu contoh yang disorot adalah denda sebesar Rp 1,5 triliun terhadap DSSA. Menurut Teguh, informasi mengenai pemanfaatan dana tersebut perlu disampaikan secara transparan, termasuk kemungkinan mengalokasikan sebagian dana untuk mengganti kerugian investor.

Gagasan pengembalian dana kepada investor memang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Namun, Teguh menilai mekanisme tersebut layak dipertimbangkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemberian hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara maju, termasuk Amerika Serikat. Di negara tersebut, investor memiliki kesempatan menempuh jalur hukum untuk memperoleh penggantian sebagian kerugian yang timbul akibat pelanggaran di pasar modal.

Menurut Teguh, meskipun penggantian yang diterima tidak harus mencakup seluruh kerugian, adanya dana yang kembali tetap memberikan manfaat bagi investor terdampak.

"Misalnya investor rugi Rp 100 juta, kemudian Rp 20 juta kembali. Memang tidak semuanya, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada uang yang kembali sama sekali," jelas Teguh.

Ia juga mengaitkan persoalan pemulihan kerugian investor dengan kasus Jiwasraya dan perkara yang melibatkan Benny Tjokrosaputro. Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa proses hukum terhadap pihak yang terlibat belum tentu membuat investor memperoleh kembali dana investasinya.

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi Teguh untuk mendorong OJK mencari mekanisme yang memungkinkan pemulihan kerugian. Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperbaiki kepercayaan investor terhadap penegakan hukum.

"Saya pikir ini momentum. Harus bisa dieksplore caranya sampai ke arah sana. Itu tugasnya OJK dan harus mengusahakan hal tersebut," tambah Teguh.

Penindakan Dinilai Bisa Menekan Manipulasi Saham

Konsistensi pemberian sanksi juga dinilai dapat memengaruhi perilaku pelaku perdagangan saham. Teguh melihat penegakan hukum yang jelas berpotensi mengurangi praktik manipulasi harga karena pihak yang selama ini melakukan tindakan tersebut akan menghadapi konsekuensi yang lebih tegas.

Praktik yang dikenal sebagai goreng saham, menurut Teguh, tidak hanya ditemukan pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar yang berkaitan dengan kelompok konglomerasi. Saham perusahaan berkapitalisasi kecil atau small cap juga disebut menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Dengan demikian, pengawasan tidak cukup hanya diarahkan kepada emiten besar yang telah menjadi perhatian publik. Penindakan perlu mencakup berbagai pihak dan kelompok saham yang terindikasi memiliki persoalan serupa.

Teguh menilai kepastian sanksi dapat membuat pelaku mempertimbangkan kembali tindakan mereka sebelum melakukan manipulasi perdagangan. Efek pencegahan tersebut menjadi salah satu manfaat yang diharapkan dari keberlanjutan penegakan hukum oleh OJK.

"Kalau ada sanksi yang jelas seperti ini, yang melakukan goreng-goreng saham minimal akan berpikir lagi. Mereka tidak akan sembarangan lagi. Jadi, dampaknya positif," ucap Teguh.