IHSG Anjlok 11,57 Persen Usai MSCI Soroti Pasar Indonesia

Pasar saham Indonesia mengalami tekanan tajam pada Jumat (16/10) setelah penyedia indeks global MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri. Menurut laporan yang dilansir dari Investasi, IHSG merosot 11,57 persen ke level 5.185,10, sementara investor asing mencatatkan jual bersih Rp 3,34 triliun.

MSCI mengangkat persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi sebagai dasar kekhawatiran pelaku pasar. Usulan tersebut muncul sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sanksi atas pelanggaran transaksi dan penjatahan saham sejumlah emiten.

OJK menjatuhkan denda Rp 1,5 triliun terkait pelanggaran transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Sementara itu, pelanggaran penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dikenai denda Rp 500 miliar dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) sebesar Rp 100 miliar.

Dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10), BREN menyatakan menghormati keputusan regulator dan berkomitmen mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Perusahaan juga menyatakan akan bekerja sama sesuai regulasi yang ditetapkan.

Pengumuman sanksi tersebut menyusul pemberitaan mengenai penurunan saham DSSA dan BREN pada Senin (12/10), serta laporan mengenai rencana sanksi terhadap sejumlah emiten pada Selasa (13/10). Namun, usulan perubahan klasifikasi pasar oleh MSCI lebih dahulu menjadi perhatian pelaku pasar.

Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perdagangan saham DSSA mencakup periode 2023 hingga 2026. OJK juga memeriksa proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.

OJK mencatat 835 pihak telah dikenai hukuman, sanksi, atau tindakan penegakan hukum selama Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa penindakan di sektor pasar modal berlangsung sepanjang periode tersebut.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai penegakan hukum perlu menyasar individu atau pihak yang terbukti bertanggung jawab atas manipulasi perdagangan, termasuk pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Rully menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah sanksi yang diumumkan. Menurut dia, regulator perlu menunjukkan kemampuan mengidentifikasi pelaku, menerapkan aturan secara konsisten, dan mencegah pelanggaran berulang.

"Yang dibutuhkan bukan semata pengumuman sanksi dalam jumlah besar, tetapi bukti bahwa regulator mampu mengidentifikasi pelaku, menegakkan aturan secara konsisten, dan mencegah praktik serupa terulang kembali," ujar Rully Arya Wisnubroto pada Jumat (16/10).

Rully juga memperkirakan potensi keluarnya dana pasif sekitar US$ 3 miliar apabila Indonesia kehilangan status sebagai pasar berkembang. Saham berkapitalisasi besar dengan kepemilikan asing tinggi, terutama sektor perbankan besar dan telekomunikasi, diperkirakan masih menghadapi tekanan jual.

Berbeda dari kekhawatiran tersebut, pengamat pasar modal sekaligus Co-Founder PasarDana Hans Kwee menilai kemungkinan Indonesia turun menjadi pasar mandiri sangat kecil. Ia mempertimbangkan ukuran pasar modal nasional, jumlah saham yang memenuhi kriteria MSCI untuk kategori pasar berkembang, serta kondisi ekonomi Indonesia yang masih tumbuh dengan inflasi terkendali.

"Pelaku pasar harus rasional dan tidak panik karena pasar saham Indonesia masih berfundamental baik," ujar Hans Kwee.