OJK Jatuhkan Sanksi Rp1,5 Triliun dalam Kasus Saham DSSA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa denda, pembekuan izin, dan peringatan tertulis kepada 19 pihak terkait kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Penindakan tersebut mencakup perusahaan sekuritas dan individu atas transaksi yang berlangsung pada 2024 hingga 2026, dilansir dari Investasi.

Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/10/2026), OJK menjelaskan bahwa pelanggaran perdagangan saham DSSA terjadi dalam tiga rentang waktu, yakni 12–19 Januari 2024, 21 Mei–15 Juli 2024, serta 18 Juli 2024–3 Februari 2026.

Sanksi finansial terbesar diberikan kepada PT Sinar Mas Tunggal dengan denda Rp 1,5 triliun. Sementara itu, Rudy, pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor KEP-145/PM.021/PJ-WPEE-TTE/2025, dikenai pembekuan izin selama satu tahun.

OJK juga menjatuhkan denda masing-masing Rp 1,4 miliar kepada PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas.

Besaran denda yang sama turut dikenakan kepada PT Amantara Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital sekuritas, dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia.

Selain itu, PT RHB Sekuritas dikenai denda sebesar Rp 700 juta. Seluruh sanksi tersebut merupakan bagian dari penindakan OJK terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kasus perdagangan saham DSSA.

Di luar sanksi finansial dan pembekuan izin, OJK memberikan peringatan tertulis kepada tujuh individu yang bekerja pada sejumlah perusahaan sekuritas.

Pihak yang menerima peringatan tersebut meliputi Sam Sahiry Rumamby selaku Sales PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, Widya Halim dari PT BCA Sekuritas, serta Suryadi dari PT Amantara Sekuritas Indonesia.

Nama lainnya adalah Morgan Gindo Wardana selaku sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Maria Retnowulan selaku sales PT Supra Sekuritas, Wahyu Suci Sugiarto selaku sales PT Buana Capital Sekuritas, dan Baskara Alias Karnen selaku sales PT Waterfron Sekuritas.