OJK Catat Premi Asuransi Kesehatan Rp 27,16 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi asuransi kesehatan pada industri asuransi jiwa mencapai Rp 27,16 triliun hingga Agustus 2026. Kinerja tersebut tumbuh 12,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di tengah peningkatan klaim dan biaya pelayanan kesehatan, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan data tersebut dalam jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026). Pertumbuhan premi yang lebih tinggi daripada klaim menjadi salah satu indikator kinerja lini asuransi kesehatan yang masih terjaga.

Dalam keterangannya, Ogi menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan premi mencapai 12,01% secara tahunan.

"Nilainya tumbuh 12,01%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

OJK juga mencatat klaim asuransi kesehatan pada industri asuransi jiwa sebesar Rp 16,87 triliun per Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 10,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara rasio klaim tercatat sebesar 62,11%.

Meski kinerja lini usaha tersebut masih terjaga, Ogi menilai perkembangan klaim perlu terus dicermati. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan dan potensi perubahan pola pemanfaatan layanan kesehatan menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kecukupan premi serta keberlanjutan perlindungan bagi pemegang polis.

Untuk memperkuat penyelenggaraan asuransi kesehatan, OJK sebelumnya menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Peraturan tersebut berlaku tiga bulan setelah diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mencakup sejumlah ketentuan, termasuk Medical Advisory Board serta pembagian risiko atau pembayaran bersama (co-payment).

Ogi menjelaskan bahwa penerbitan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat tata kelola produk asuransi kesehatan. Pengaturan itu juga diarahkan untuk mendorong pengelolaan produk yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam penerapannya, OJK mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengendalian biaya pelayanan kesehatan, serta penetapan premi berdasarkan profil risiko. Penetapan premi tersebut juga perlu didukung perhitungan aktuaria yang memadai.