OJK Perkuat Perlindungan Investor Aset Kripto di Indonesia

Perlindungan investor aset digital dan kripto menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lima insiden tercatat dalam sektor tersebut selama Agustus–September 2026. Di Indonesia, penanganan kasus mencakup pemantauan transaksi tidak wajar, pembekuan rekening yang dicurigai terkait insiden, serta koordinasi lintas lembaga untuk memulihkan dana korban, dilansir dari Investasi.

Dalam siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan September 2026, OJK juga menyoroti penanganan laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Hingga 30 September 2026, lembaga tersebut menerima 702.342 laporan dan mencatat 702.833 rekening telah diblokir.

Menurut data yang disampaikan dalam laporan tersebut, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp 811,1 miliar hingga akhir September 2026. Pembaruan hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan dana yang berhasil diamankan atau diblokir meningkat menjadi Rp 825,2 miliar, sedangkan dana yang dikembalikan kepada korban mencapai Rp 207,16 miliar.

Di tengah penguatan pengawasan, Direktur Operasional Bittime Ryan Lymn mengingatkan investor agar mempertimbangkan legalitas platform sekaligus memahami karakteristik layanan dan risiko aset yang diperdagangkan.

“Status perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam memilih platform, tetapi bukan berarti seluruh risiko otomatis hilang. Pengguna tetap perlu memahami karakteristik layanan, membaca ketentuan yang berlaku, dan melakukan verifikasi sebelum bertransaksi,” ujar Ryan Lymn, Direktur Operasional Bittime.

Ryan juga mengimbau pengguna untuk memeriksa legalitas penyedia layanan melalui kanal resmi regulator. Ia mengingatkan investor agar tidak mudah tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal serta tidak membagikan kata sandi maupun kode one-time password (OTP).

Dalam keterangannya, Ryan menekankan bahwa keamanan layanan aset digital berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tata kelola perusahaan, dan pemahaman pengguna mengenai risiko investasi.

“Kepercayaan terhadap platform aset digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola, dan pemahaman pengguna terhadap risiko,” tutur Ryan Lymn, Direktur Operasional Bittime.

Risiko perlindungan dana nasabah juga menjadi perhatian regulator di luar Indonesia. Pada 22 Oktober 2026, Central Bank of Ireland mengumumkan denda € 3,25 juta terhadap sebuah bursa aset digital global karena pelanggaran kewajiban perlindungan dana nasabah dan tata kelola alih daya.

Dalam kasus tersebut, kelemahan pengendalian internal menyebabkan rekening khusus perlindungan dana nasabah mengalami kekurangan dana dalam periode panjang. Berdasarkan laporan itu, pemberlakuan sanksi masih memerlukan konfirmasi High Court.

Selain memeriksa legalitas platform, investor perlu membedakan risiko berdasarkan jenis produk yang digunakan. Perdagangan spot, staking, dan futures memiliki karakteristik berbeda, sementara penggunaan leverage dalam perdagangan futures dapat memperbesar kerugian ketika harga bergerak berlawanan dengan posisi investor dan memicu likuidasi.