OJK dan AAUI Dorong Perluasan Asuransi Barang Milik Negara

Cakupan perlindungan asuransi terhadap barang milik negara hingga kini baru menyentuh angka sekitar 20 persen melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Kondisi tersebut mendorong koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan perlindungan aset negara, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Keterbatasan cakupan perlindungan asuransi pada aset pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kelengkapan data, ketersediaan anggaran premi, serta tingkat koordinasi antarlembaga. Pemerintah dan pelaku industri terus memetakan keberagaman fungsi, lokasi, serta tingkat risiko dari tiap bangunan negara agar skema asuransi yang diberikan tepat sasaran.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menilai bahwa aspek pendanaan premi memerlukan skema alokasi yang jelas serta berkelanjutan agar penambahan objek proteksi dapat terealisasi secara konsisten.

"Dengan demikian, informasi tersebut perlu dipetakan agar perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya," ujarnya kepada Kontan, Rabu (7/10).

Guna mendukung skema pendanaan tersebut, optimalisasi Pooling Fund Bencana atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana terus didorong agar dapat membantu pemenuhan premi kementerian dan lembaga.

"Alhasil, kesiapan industri perlu diikuti kesiapan anggaran pemerintah agar penambahan aset yang dilindungi dapat terlaksana dan perlindungannya tetap terjaga setiap tahun," tuturnya.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di bawah Kementerian Keuangan merencanakan perluasan peserta asuransi berbasis dana bersama tersebut hingga mencakup lebih dari 20 kementerian pada 2027.

"Rencana itu membuka peluang untuk memperluas perlindungan, baik dari sisi jumlah aset maupun jenis fasilitas yang diasuransikan," ungkapnya.

Sektor industri asuransi umum diharapkan mampu berpartisipasi lebih luas melalui konsorsium dan dukungan reasuransi demi menjaga stabilitas risiko bencana skala besar.

"OJK juga terbuka untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), serta pelaku industri asuransi," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (5/10).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pihaknya terus memastikan kesiapan finansial dan kapasitas underwriting perusahaan penyedia asuransi BMN. Penetapan prioritas aset dan kesiapan anggaran premi sepenuhnya tetap menjadi wewenang penuh pemerintah pusat serta daerah selaku pengelola BMN.