OJK Perkuat Penerapan ESG dalam Strategi Ekonomi Jangka Panjang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang Indonesia. Dalam Policy Dialogue di Unika Atma Jaya pada Selasa (3/11/2026), Friderica menegaskan bahwa integrasi ESG diperlukan dalam keputusan bisnis dan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dilansir dari Keuangan. Friderica menyebut penerapan ESG telah memasuki tahap strategis dan bukan sekadar wacana. Kebijakan tersebut juga memiliki landasan regulasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang menekankan integrasi pertimbangan ESG dalam aktivitas bisnis dan investasi. “Ini sudah bukan lagi wacana, tetapi sudah masuk ke strategi ekonomi jangka panjang,” ujar Friderica dalam Policy Dialogue di Unika Atma Jaya.

Selain regulasi nasional, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016. Komitmen tersebut mencakup target mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, OJK telah menyiapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang kini memasuki edisi ketiga. Instrumen ini menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan. OJK juga mengembangkan peta jalan keuangan berkelanjutan berdasarkan sektor industri. Peta jalan untuk sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun baru diluncurkan pekan lalu, melengkapi pedoman serupa yang sebelumnya telah diterbitkan untuk sektor perbankan dan pasar modal.

Friderica turut menyoroti pentingnya dukungan pimpinan perusahaan atau tone from top dalam penerapan prinsip ESG. Menurutnya, keterlibatan manajemen tingkat atas diperlukan agar kebijakan keberlanjutan tidak dianggap sebagai tambahan beban operasional oleh perusahaan. Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK Joko Siswanto juga meminta pelaku usaha mempertimbangkan manfaat penerapan keuangan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan insentif. Ia menilai perubahan model bisnis menuju praktik yang lebih bertanggung jawab merupakan kebutuhan bagi keberlangsungan perusahaan.

“Daripada melihat insentif, cobalah kita melihatnya dari sisi manfaat,” kata Joko dalam Policy Dialogue di Unika Atma Jaya. Joko menjelaskan bahwa biaya terbesar justru dapat muncul ketika perusahaan tidak melakukan perubahan menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, penerapan prinsip keberlanjutan berpotensi memperkuat daya tarik perusahaan di mata investor dan konsumen.

Menurut Joko, investor yang memperhatikan persoalan lingkungan dan sosial cenderung memilih perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang baik. Konsumen dengan kepedulian serupa juga berpotensi mengutamakan produk dari perusahaan yang menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab, sehingga loyalitas pelanggan meningkat.

Ia turut mencontohkan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di negara-negara Eropa yang akan mulai diberlakukan tahun depan. Kebijakan tersebut mengenakan pajak tambahan terhadap produk impor yang memiliki jejak karbon.

Dalam mekanisme tersebut, produk ekspor dengan jejak karbon yang melampaui ambang batas dapat dikenai pungutan tambahan atau penalti. Kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing produk dari negara yang proses produksinya menghasilkan emisi karbon tinggi. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerapan keuangan berkelanjutan saat ini belum diwajibkan.

Namun, OJK menyediakan taksonomi sebagai panduan agar pelaku UMKM dapat menilai apakah kegiatan usaha mereka termasuk kategori hijau atau transisi. Joko menilai pengembangan keuangan berkelanjutan membutuhkan kerja sama berbagai sektor. Taksonomi, peta jalan sektoral, serta peningkatan pemahaman pelaku usaha menjadi bagian dari upaya OJK membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia.