OJK Perjelas Aturan Dana Kompensasi Pascakerja oleh DPLK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 untuk memperjelas penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK) oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Rancangan aturan tersebut mencakup persyaratan pengelolaan, tanggung jawab pemberi kerja, pembayaran iuran, penyaluran manfaat, serta sanksi administratif. Dilansir dari Keuangan, OJK menargetkan aturan perubahan ini terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, ketentuan mengenai DKPK sebenarnya telah tercantum dalam POJK Nomor 27 Tahun 2023. Namun, aturan yang berlaku masih bersifat umum dan belum menguraikan secara terperinci mekanisme penyelenggaraan program tersebut oleh DPLK.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026), Ogi menyampaikan bahwa rancangan perubahan peraturan disusun untuk memperkuat landasan penyelenggaraan DKPK.

"Oleh karena itu, melalui rancangan POJK perubahan POJK Nomor 27 Tahun 2023, OJK akan memperjelas dan memperkuat ketentuan mengenai DKPK," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Menurut Ogi, DPLK dinilai memiliki kesiapan untuk menjalankan fungsi tersebut berdasarkan sumber daya manusia, sistem, tata kelola, pengalaman mengelola dana, dan kemampuan pengelolaan investasi. Ketersediaan kapasitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan OJK dalam menyusun ketentuan yang lebih terperinci.

"Dengan demikian, DPLK memiliki infrastruktur dan kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan dana kompensasi pascakerja secara lebih profesional dan prudent," tutur Ogi.

OJK berharap pengaturan yang lebih komprehensif dapat menciptakan kesetaraan perlakuan bagi seluruh DPLK yang mengelola DKPK sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pemberi kerja dan pengelola dana. Berdasarkan data OJK per 31 Agustus 2026, sebanyak 20 DPLK telah menyelenggarakan program tersebut.

Dalam rancangan Pasal 90A, DPLK dapat menyelenggarakan DKPK melalui jenis program manfaat pensiun lainnya dan/atau manfaat lain. Pemberi kerja menentukan jenis program bagi setiap peserta, sedangkan setiap peserta hanya dapat mengikuti satu jenis program. DPLK juga wajib memastikan pemberi kerja telah menyampaikan informasi mengenai pilihan program dan pembayaran manfaat kepada peserta.

Pasal 90B mengatur kewajiban administrasi dan pembaruan data peserta setidaknya satu kali setiap bulan. Data tersebut mencakup nama, nomor identitas, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, serta informasi keluarga termasuk ahli waris. Pemberi kerja bertanggung jawab menyampaikan data peserta kepada DPLK.

DPLK juga diwajibkan memiliki sistem informasi yang memadai, strategi pemasaran, dan standar pelayanan. Sistem informasi harus dapat diakses setiap saat, memisahkan pengelolaan informasi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan DKPK, serta menyediakan akses terhadap data kepesertaan. Layanan yang disediakan setidaknya mencakup informasi saldo, simulasi manfaat, perjanjian kerja sama, pendaftaran peserta baru, dan pengajuan pembayaran manfaat.

Mengenai pendanaan, Pasal 90C menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan DKPK berada pada pemberi kerja dan harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan DPLK. Perjanjian tersebut mencakup jenis program, mekanisme pendaftaran, pembaruan data, jadwal dan jumlah iuran, target pendanaan, usia pensiun, mekanisme pembayaran manfaat, liabilitas DPLK, serta pilihan investasi yang tersedia.

Target pendanaan manfaat wajib dihitung pemberi kerja berdasarkan kewajiban pembayaran kepada seluruh peserta. Rancangan aturan juga memungkinkan penghitungan target tersebut menggunakan jasa aktuaris.

Pasal 90D mewajibkan pemberi kerja membayar dan menyetorkan iuran sesuai jumlah, frekuensi, dan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama. Pembayaran harus dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Jika iuran yang disetorkan belum memenuhi target pendanaan, pemberi kerja wajib membayar kekurangannya.

Untuk pembayaran manfaat, Pasal 90E menetapkan bahwa jumlah yang diterima peserta harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. Peserta, janda atau duda, serta anak dapat memilih pembayaran sekaligus atau berkala, dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).

Pasal 90F melarang DPLK membayarkan manfaat DKPK kepada peserta tanpa surat perintah bayar dari pemberi kerja. Sementara itu, Pasal 90G mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan menyelenggarakan program tertentu, dan/atau penurunan tingkat kesehatan bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Rancangan tersebut juga mengatur bahwa sanksi peringatan tertulis dapat berakhir dengan sendirinya setelah pelanggaran diperbaiki dan dicabut apabila ketentuan yang dilanggar telah dipenuhi. Selain sanksi administratif, OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.