OJK Perbarui Aturan Rencana Bisnis Bank Umum

Penguatan perencanaan usaha dan pengawasan perbankan menjadi fokus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Aturan yang diterbitkan pada 30 September 2026 ini ditujukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing, seperti dilansir dari Keuangan. Melalui ketentuan baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui kerangka penyusunan rencana bisnis bank agar lebih sesuai dengan perubahan industri, perkembangan teknologi, serta dinamika perekonomian.

Regulasi ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang mempertimbangkan tingkat risiko setiap bank. POJK Nomor 17 Tahun 2026 menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Pembaruan diperlukan karena model usaha perbankan terus berkembang, diikuti inovasi produk, perluasan layanan digital, dan munculnya berbagai ketentuan baru di sektor tersebut.

Dalam kerangka pengaturan yang diperbarui, rencana bisnis tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai dokumen untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan strategis bagi bank dalam menentukan kebijakan, merancang pengembangan usaha, dan mengelola risiko secara terukur serta berkelanjutan.

Pendekatan tersebut menempatkan perencanaan sebagai bagian penting dari pengelolaan bank. Strategi yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi usaha, profil risiko, kapasitas bank, dan prinsip kehati-hatian agar arah pengembangan tetap sejalan dengan kemampuan masing-masing institusi.

Kewajiban bank dan peran organ pengelola

POJK ini mewajibkan bank menyusun rencana bisnis yang realistis dan berlandaskan risiko. Penyusunannya juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kesesuaian dengan rencana strategis bank.

Tanggung jawab pelaksanaan dibagi kepada sejumlah organ sesuai fungsi masing-masing. Direksi bertugas menyusun, menjalankan, dan mengomunikasikan rencana bisnis, sedangkan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya.

Khusus untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban memberikan opini atas rencana bisnis. Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan tanggung jawab dalam proses perencanaan bank.

Komponen rencana bisnis yang diatur OJK

Rencana bisnis bank harus mencakup sejumlah aspek yang menggambarkan arah pengelolaan, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan usaha. Cakupannya meliputi ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko, tata kelola, serta kinerja bank. Dokumen tersebut juga perlu memuat proyeksi laporan keuangan, proyeksi rasio, dan proyeksi rasio tertentu lainnya. Selain itu, bank harus menyertakan rencana pendanaan, penyediaan dana, penyertaan modal, divestasi, serta permodalan.

Aspek pengembangan organisasi dan operasional turut menjadi bagian dari perencanaan. Hal ini mencakup rencana pengembangan infrastruktur organisasi, strategi penyelenggaraan produk, perubahan dan pengembangan jaringan kantor, serta informasi lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Kelengkapan tersebut memungkinkan rencana bisnis menggambarkan hubungan antara strategi usaha, kebutuhan pendanaan, kondisi permodalan, dan pengelolaan risiko. Dengan cakupan yang lebih menyeluruh, dokumen perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kegiatan bank.

Pelaporan, evaluasi, dan pengawasan

POJK Nomor 17 Tahun 2026 turut mengatur mekanisme penyampaian rencana bisnis kepada OJK. Pengaturan tersebut mencakup perubahan dan penyesuaian dokumen, evaluasi, serta pelaporan melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh regulator.

Dalam pelaksanaannya, bank juga diwajibkan memperhatikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Kedua laporan tersebut termasuk dalam ketentuan pelaporan yang diatur untuk mendukung pemantauan terhadap rencana dan pelaksanaannya.

Regulasi ini juga mencakup sanksi administratif, ketentuan peralihan, serta ketentuan pelaksanaan rencana bisnis bank. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari kerangka penerapan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan baru.

Tujuan penguatan kualitas perencanaan bank

OJK mengharapkan pembaruan regulasi ini meningkatkan mutu rencana bisnis sehingga strategi yang ditetapkan bank menjadi lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan profil risiko serta kapasitas masing-masing institusi.

Dari sisi regulator, informasi yang lebih lengkap mengenai strategi dan arah pengembangan usaha diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan. OJK dapat menggunakan informasi tersebut untuk menjalankan pengawasan yang berorientasi ke depan dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.