OJK Setujui Merger 117 BPR dan BPRS Menjadi 33 Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan 117 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) menjadi 33 bank hingga September 2026. Dilansir dari Keuangan, proses konsolidasi yang bertujuan memperkuat industri perbankan nasional tersebut masih berlanjut, dengan lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya menunggu penyelesaian perizinan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, konsolidasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Ketentuan tersebut mengatur penggabungan lembaga yang berada di bawah kepemilikan dan atau pengendalian pemegang saham pengendali (PSP) yang sama atau tergabung dalam satu grup.

Dian menyatakan proses merger masih berjalan dan jumlah penggabungan terus bertambah. Dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/10/2026), ia menyampaikan perkembangan konsolidasi tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antar BPR/BPRS masih berlangsung dan terus mengalami penambahan hingga saat ini," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Menurut Dian, berkurangnya jumlah BPR dan BPRS akibat merger tidak serta-merta menunjukkan adanya penutupan usaha. Penggabungan dapat mengubah status sejumlah kantor menjadi kantor cabang sehingga layanan kepada masyarakat diharapkan tetap tersedia.

Ia menjelaskan bahwa penguatan modal dan manajemen menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan setelah konsolidasi. OJK mengharapkan perubahan struktur kelembagaan tersebut tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

"Dengan penguatan modal dan manajemen ini, kualitas pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap sama, bahkan diharapkan semakin membaik," ujar Dian.

Di tengah proses konsolidasi, kinerja industri BPR dan BPRS secara keseluruhan masih terjaga. Berdasarkan data OJK, pada Agustus 2026, aset industri ini tumbuh 3,22% secara tahunan atau year on year (yoy).

Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,14% yoy, sedangkan penyaluran kredit bertambah 3,37% yoy. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan pada tiga indikator utama industri BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan bahwa manfaat konsolidasi mencakup peningkatan efisiensi, penguatan permodalan, perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta perluasan kapasitas layanan dan peningkatan kualitas intermediasi. Namun, hasilnya memerlukan waktu untuk terlihat secara optimal sehingga evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penguatan industri masih menghadapi tantangan, antara lain kebutuhan penambahan modal, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengendalian kualitas kredit di tengah dinamika perekonomian.

Dian menilai BPR dan BPRS perlu meningkatkan efisiensi serta daya saing dengan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terkait perbandingan kinerja dengan bank umum, Dian menyatakan penilaian perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan model bisnis masing-masing kelompok perbankan. OJK akan terus memantau kinerja BPR dan BPRS serta mendorong konsolidasi dan penguatan industri secara berkelanjutan.