OJK Catat 169 BPR dan BPRS Bermodal Inti di Bawah Rp 6 Miliar

Penguatan modal dan konsolidasi menjadi fokus pengawasan terhadap industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 169 bank atau sekitar 12% dari keseluruhan industri masih memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. Dilansir dari Keuangan, kondisi tersebut mendorong OJK memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan rakyat di tengah persaingan penyaluran kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan data tersebut dalam Seminar Nasional dan Musyawarah (MUNAS) PERBARINDO di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Dari total bank yang tercatat, sebanyak 137 merupakan BPR dan 32 lainnya BPRS. Dian menegaskan bahwa penguatan permodalan akan berjalan beriringan dengan konsolidasi industri. OJK juga akan terus menerapkan ketentuan modal inti minimum untuk mendorong keberlanjutan usaha BPR dan BPRS.

"Adapun hingga saat ini terdapat sekitar 12% BPR/BPRS dengan modal inti di bawah Rp 6 miliar," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Untuk mendukung langkah tersebut, OJK mendorong sinergi antara BPR dan bank pembangunan daerah (BPD), termasuk melalui penggabungan BPR dan BPRS yang dimiliki pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi yang diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan industri. OJK juga menyediakan sejumlah kemudahan bagi bank yang melakukan penggabungan atau konsolidasi. Berdasarkan POJK Nomor 7 Tahun 2024, persyaratan dokumen administratif bagi calon pihak utama dan calon pemegang saham disederhanakan untuk mendukung proses tersebut.

Selain itu, POJK Nomor 7 Tahun 2026 memungkinkan pemenuhan modal inti BPR melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berbentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. OJK turut memberikan relaksasi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), khususnya terkait perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan data historis, kesiapan sistem perbankan inti, serta kemampuan teknis BPR dan BPRS.

Relaksasi lainnya menyangkut jangka waktu agunan yang diambil alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti. Bank dapat mengajukan penyesuaian dengan melampirkan analisis kondisi ekonomi daerah dan rencana penyelesaian agunan. Analisis yang diajukan harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah, harga dan penjualan tanah atau bangunan, langkah penyelesaian yang telah ditempuh, serta dampak AYDA terhadap kinerja keuangan BPR. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pengajuan relaksasi sesuai kebijakan OJK.