OJK Dorong Pemanfaatan Aktuaris di Industri Penjaminan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan penjaminan meningkatkan pemanfaatan jasa aktuaris untuk memperkuat pengelolaan risiko keuangan dan keberlanjutan bisnis. Langkah ini menjadi bagian dari Roadmap Penjaminan 2024-2028, meskipun profesi aktuaris belum diatur secara khusus bagi lembaga penjamin, dilansir dari Keuangan berdasarkan keterangan OJK pada Rabu (21/10/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa aktuaris berperan dalam mendukung penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pengelolaan klaim, serta pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan secara terukur.

Dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Ogi menyampaikan bahwa penggunaan jasa aktuaria diperlukan untuk mendukung sejumlah fungsi utama perusahaan penjaminan.

"Salah satunya untuk mendukung penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), pengelolaan klaim, serta pengelolaan aset dan liabilitas secara lebih terukur," kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Berdasarkan survei Juni 2026, Ogi menyebut mayoritas responden dari perusahaan penjaminan dan penjaminan ulang telah menggunakan jasa aktuaria. Namun, penerapannya dinilai masih perlu diperluas agar pemanfaatannya dapat menjangkau kebutuhan industri secara lebih optimal.

Ogi mengatakan OJK akan terus mendorong peningkatan kompetensi, kualitas data, dan tata kelola perusahaan penjaminan. Penguatan tersebut akan disesuaikan dengan skala usaha dan profil risiko masing-masing perusahaan.

"Hal itu guna mendukung industri penjaminan yang sehat, berdaya tahan, dan berkelanjutan," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Roadmap Penjaminan 2024-2028 juga memuat dorongan agar lembaga penjamin memaksimalkan penggunaan jasa aktuaris. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk membantu perusahaan merancang strategi bisnis serta mengevaluasi risiko keuangan yang berkaitan dengan produk dan layanan pada masa mendatang.

Di sisi kinerja, OJK mencatat nilai aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 46,30 triliun per Agustus 2026. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,17% secara tahunan atau year on year (YoY).

Sementara itu, imbal jasa penjaminan yang diperoleh perusahaan penjaminan tercatat sebesar Rp 5,61 triliun pada Agustus 2026, meningkat 9,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan imbal jasa penjaminan di tengah penurunan nilai aset industri.

OJK juga mencatat nilai klaim industri penjaminan mencapai Rp 5,05 triliun per Agustus 2026. Nilai tersebut meningkat 8% secara tahunan atau YoY, menurut data kinerja industri yang disampaikan OJK.