OJK Catat 157 Aktuaris Aktif di Tengah Pemisahan UUS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 157 aktuaris perusahaan yang aktif dan telah memperoleh persetujuan regulator per 1 Oktober 2026. Ketersediaan tenaga ahli tersebut menjadi perhatian di tengah kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh perusahaan perasuransian paling lambat akhir 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 11 Tahun 2023. Dilansir dari Keuangan, OJK menilai peningkatan kebutuhan aktuaris akibat pemisahan tersebut belum berdampak signifikan terhadap persaingan mendapatkan tenaga ahli.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa perusahaan hasil pemisahan UUS dapat memanfaatkan aktuaris yang sebelumnya bekerja di perusahaan konvensional atau perusahaan induk. Skema tersebut memungkinkan kebutuhan tenaga ahli terpenuhi, terutama jika perusahaan induk memiliki lebih dari satu aktuaris.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026), Ogi menyampaikan penilaian regulator mengenai kondisi persaingan tenaga ahli tersebut.

"Meski demikian, OJK sejauh ini belum melihat kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap persaingan dalam memperoleh aktuaris," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Ogi juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi umum syariah masih dapat menerapkan layanan bersama atau shared services dengan perusahaan induk untuk penggunaan aktuaris perusahaan. Penerapan skema ini harus didukung kompetensi di bidang asuransi syariah, tata kelola yang memadai, serta manajemen risiko yang sesuai.

OJK terus memantau kecukupan dan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi aktuaris sejalan dengan perkembangan industri dan pelaksanaan pemisahan unit usaha syariah. Regulator juga memproyeksikan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang beroperasi secara penuh akan mencapai 38 perusahaan secara akumulatif.

Dalam perkembangan pemisahan UUS, OJK mencatat empat unit usaha syariah menyelesaikan proses pemisahan melalui pendirian perusahaan baru selama September 2026. Pada periode yang sama, tidak ada tambahan UUS yang menyelesaikan pemisahan melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.

Secara kumulatif, sejak Januari hingga September 2026, sebanyak 11 perusahaan telah menyelesaikan pemisahan UUS melalui pendirian perusahaan baru. Sementara itu, 10 perusahaan menyelesaikan pemisahan melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain, berdasarkan data perkembangan yang disampaikan OJK.

OJK juga mencatat masih terdapat 11 UUS yang menjalani proses pemisahan melalui pendirian perusahaan baru. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemisahan masih berlangsung menjelang batas waktu akhir 2026.

Sebagai tindak lanjut POJK 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK. Dari jumlah tersebut, 23 perusahaan merencanakan pemisahan melalui pendirian perusahaan baru, sedangkan 18 perusahaan memilih pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.