OJK dan BI Perkuat Pengawasan Bank Global Hadapi Risiko Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi pengawasan perbankan internasional untuk mengantisipasi risiko dari kecerdasan buatan (AI), aset kripto, dan digitalisasi layanan keuangan. Dilansir dari Keuangan, langkah ini dibahas dalam pertemuan internasional di Bali pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 yang dihadiri sekitar 300 delegasi dari lebih dari 60 negara.

Agenda tersebut mencakup Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Meeting dan International Conference of Banking Supervisors (ICBS) ke-24. Kedua forum membahas penguatan standar pengawasan, ketahanan perbankan, serta penyesuaian kebijakan terhadap perubahan teknologi dan model bisnis industri keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan bagi otoritas pengawas. Perubahan tersebut menuntut kesiapan regulator untuk mengantisipasi risiko tanpa menghambat inovasi perbankan.

“Transformasi bisnis perbankan yang didorong oleh perkembangan teknologi, termasuk aset kripto dan kecerdasan buatan generasi terdepan, menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan perbankan,” ujar Friderica dalam siaran pers, Senin (12/10/2026).

Friderica menambahkan, Indonesia terus mendorong perluasan kegiatan dan peluang usaha perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang muncul.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyoroti perlunya penerapan teknologi baru secara aman, transparan, dan berkelanjutan. Menurut dia, inovasi harus tetap memperhatikan stabilitas dan integritas sistem keuangan.

Dian menjelaskan, aset digital seperti stablecoin dan tokenisasi berpotensi meningkatkan efisiensi pembayaran serta transaksi lintas negara. Namun, perkembangan tersebut juga membawa risiko terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Keterhubungan antara bank, penyedia jasa pembayaran, dan platform aset digital turut menambah tantangan pengawasan. Karena itu, regulator perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko dan prinsip serta tetap netral terhadap teknologi yang digunakan.

OJK juga menaruh perhatian pada perkembangan komputasi kuantum dan kebutuhan peralihan menuju kriptografi pascakomputasi kuantum. Persiapan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pengawas dan ketahanan digital perbankan sebelum risiko berdampak signifikan terhadap sistem keuangan.

Dalam pertemuan BCBS pada 28–29 September 2026, para delegasi membahas kerentanan perbankan global, bank berdampak sistemik global atau Global Systemically Important Banks (G-SIBs), serta penerapan standar kehati-hatian internasional. Pembahasan juga mencakup AI tingkat lanjut, aset kripto, stablecoin, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga.

Forum BCBS menekankan perlunya kerangka pengaturan yang mampu mengikuti perubahan profil risiko perbankan. Selain memenuhi standar prudensial global, bank perlu memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan model bisnis.

Ketua BCBS sekaligus Gubernur Sveriges Riksbank Erik Thedéen menekankan pentingnya pengawasan yang mampu mendeteksi risiko sejak dini dan memastikan tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu. Pengawas juga perlu menilai kualitas tata kelola dan manajemen risiko, bukan hanya memeriksa kepatuhan terhadap standar minimum.

Modernisasi pengawasan, menurut pembahasan forum tersebut, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan teknologi dan informasi yang memadai, serta pertimbangan profesional berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, ICBS yang berlangsung pada 30 September hingga 1 Oktober 2026 mengangkat tema ketahanan pengawas dalam menghadapi perubahan struktural dan risiko baru serta digitalisasi dan masa depan pengawasan perbankan. Forum ini menyoroti penyesuaian kemampuan regulator dalam menghadapi perubahan industri keuangan.

Dalam kerja sama internasional tersebut, Indonesia berpartisipasi melalui OJK sebagai otoritas pengawas mikroprudensial dan BI sebagai otoritas pengawas makroprudensial. Kedua lembaga melanjutkan koordinasi untuk memperkuat pengawasan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.