OJK Siapkan Aturan Tokenisasi Aset untuk Lindungi Investor

Rencana pengaturan tokenisasi aset oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah penting dalam pengembangan investasi digital di Indonesia. Regulasi tersebut disiapkan untuk membuka peluang inovasi produk keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor, dilansir dari Investasi. Tokenisasi memungkinkan aset atau hak atas aset direpresentasikan dalam bentuk token digital melalui teknologi blockchain.

Instrumen yang berpotensi menggunakan mekanisme ini mencakup surat berharga, komoditas, hingga properti. Melalui tokenisasi, suatu aset dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Mekanisme tersebut memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap aset tanpa harus membeli keseluruhan aset yang mendasarinya.

Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menilai rencana OJK berpotensi memperluas inovasi di sektor investasi digital. Namun, pengembangan produk berbasis token perlu disertai keterbukaan informasi dan pengelolaan risiko yang memadai.

Menurut Ryan, akses terhadap beragam instrumen investasi melalui teknologi digital merupakan salah satu peluang yang ditawarkan tokenisasi. Meski demikian, inovasi tersebut membutuhkan dasar regulasi yang jelas agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan investor. Dalam keterangannya pada Selasa (20/10), Ryan menyampaikan, "Namun, perkembangan ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang jelas, transparansi informasi, dan perlindungan investor agar inovasi yang hadir dapat berkembang secara bertanggung jawab,”

Selain memperluas akses investasi, tokenisasi berpotensi membuat transaksi dan pencatatan kepemilikan menjadi lebih efisien. Kendati demikian, pencapaian manfaat tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur serta karakteristik aset yang diubah menjadi token.

Risiko tokenisasi tetap perlu dipahami

Perubahan bentuk aset menjadi token digital tidak serta-merta menghilangkan risiko investasi. Investor tetap perlu menilai aset yang mendasari produk, memahami struktur investasi, serta memeriksa hak yang melekat pada token tersebut. Ryan juga menyoroti risiko likuiditas dan teknologi yang perlu diperhitungkan sebelum seseorang memutuskan untuk berinvestasi.

Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar investor tidak menyamakan bentuk digital dengan jaminan keamanan investasi. Ryan menjelaskan, “Tokenisasi bukan berarti suatu aset menjadi bebas risiko hanya karena tersedia dalam bentuk digital. Investor perlu memahami kualitas aset dasar, struktur produk, hak yang diperoleh, serta risiko likuiditas dan teknologi,”

Salah satu produk yang berkembang dalam ekosistem tokenisasi adalah tokenized stocks, yaitu instrumen digital yang memberikan eksposur terhadap saham perusahaan global. Namun, kepemilikan token semacam ini tidak selalu berarti investor memiliki saham perusahaan secara langsung.

Perbedaan tersebut penting diperhatikan karena pemegang tokenized stocks belum tentu memperoleh hak yang biasanya melekat pada pemegang saham. Hak suara dan dividen, misalnya, tidak selalu tersedia dalam produk tersebut.

Aktivitas kripto Indonesia menunjukkan basis pengguna besar

Rencana pengembangan tokenisasi berlangsung ketika aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia menunjukkan skala yang signifikan. OJK mencatat jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 22,93 juta hingga Juli 2026.

Dalam periode Januari–Juli 2026, nilai transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp 171,12 triliun. Data tersebut menggambarkan besarnya aktivitas yang berlangsung di pasar aset digital Indonesia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) sekaligus CEO Indodax William Sutanto menilai jumlah pengguna dan nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa aset kripto semakin berperan dalam perkembangan ekonomi digital nasional.

Menurut William, industri kripto masih menyimpan potensi ekonomi yang besar. Salah satu karakteristik yang mendukung jangkauan pasar ini adalah sifat lintas batas atau borderless, yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai platform perdagangan dari negara berbeda. Karakteristik tersebut sekaligus menghadirkan tantangan bagi pelaku industri kripto domestik. Peningkatan daya saing perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri aset digital di Indonesia.