OJK Atur Hapus Buku Pembiayaan LKM Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan OJK menyiapkan aturan baru terkait aktivitas hapus buku bagi industri Lembaga Keuangan Mikro LKM di Indonesia untuk memperkuat kehati-hatian dan memperbaiki pencatatan kondisi keuangan, dilansir dari Keuangan.

Rancangan ketentuan tersebut mengacu pada kualitas aset perbankan. LKM wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai standar akuntansi keuangan.

Dilansir dari Keuangan, hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan dengan kualitas macet yang telah didukung pembentukan cadangan sebesar 100%. Pelaksanaan hapus buku juga mencakup seluruh penyediaan dana dalam satu perjanjian.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut aturan tersebut bertujuan agar laporan keuangan LKM lebih mencerminkan kondisi sebenarnya serta membantu penanganan pembiayaan bermasalah.

Ketua Asosiasi LKM dan LKM Syariah Indonesia Aslindo Burhan menilai rancangan aturan tersebut dapat memperbaiki portofolio pembiayaan LKM, termasuk mengurangi kredit bermasalah saat kondisi ekonomi melemah.

"Kondisi bisnis debitur yang terpapar pelemahan daya beli, tentunya meningkatkan risiko kredit," ujar Burhan, Ketua Asosiasi LKM dan LKM Syariah Indonesia Aslindo.

Burhan menjelaskan peningkatan risiko kredit menjadi perhatian bagi perusahaan LKM ketika debitur mengalami penurunan kemampuan memenuhi kewajiban akibat tekanan daya beli.

LKM Badan Kredit Desa BKD Kabupaten Pekalongan juga menilai ketentuan hapus buku dapat membantu pengendalian kredit macet. Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan Hary Budhi Murdiyanto menyebut penurunan kemampuan debitur banyak dipengaruhi pelemahan daya beli, bukan kondisi fundamental usaha.

Hary menambahkan ruang hapus buku tetap harus memperhitungkan cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif PPAP. Industri LKM tetap perlu menyiapkan pencadangan terlebih dahulu sesuai ketentuan.

"Untuk itu, kami sudah mempersiapkan perhitungan cadangan PPAP sesuai dengan ketentuan," ujar Hary Budhi Murdiyanto, Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan.