Netanyahu Gerakkan Pemilih Sayap Kanan di Tengah Lonjakan Suara Arab

Peningkatan partisipasi pemilih Arab menjadi sorotan dalam pemilihan umum Israel pada Selasa (27/10/2026). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama mitra koalisi sayap kanannya berupaya menggerakkan pendukung mereka untuk memberikan suara, di tengah persaingan mempertahankan kekuasaan dan kontroversi mengenai hak politik warga Arab Israel, dilansir dari Internasional. Komisi Pemilihan Umum Israel mencatat partisipasi mencapai 55,7% dalam sembilan jam pertama pemungutan suara.

Angka tersebut merupakan tingkat partisipasi tercepat yang pernah tercatat untuk periode waktu yang sama. Warga Arab, yang sebagian besar merupakan keturunan Palestina, mencakup sekitar 21% dari total populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa. Kelompok tersebut secara historis memiliki tingkat partisipasi pemilu lebih rendah dibandingkan warga Yahudi Israel.

Netanyahu memperingatkan pendukungnya mengenai peningkatan jumlah pemilih Arab. Sejumlah politikus Arab mengecam seruan tersebut karena dianggap rasis dan berpotensi mendorong kebencian.

Menurut kesaksian sejumlah warga, mobil-mobil yang mengibarkan bendera Partai Likud pimpinan Netanyahu berkeliling di Yerusalem sambil memutar suara azan. Pengemudi kendaraan tersebut menyerukan warga agar memberikan suara dengan alasan pemilih Arab sedang mendatangi tempat pemungutan suara. Netanyahu juga mengunggah sejumlah pesan di media sosial yang menyoroti antrean panjang di TPS di komunitas Arab. Salah satu unggahannya menampilkan gambar yang diklaim memperlihatkan warga Arab, termasuk perempuan bercadar, sedang mengantre untuk memilih.

Dalam unggahan tersebut, Netanyahu memperingatkan pendukungnya mengenai kemungkinan perubahan kepemimpinan apabila partisipasi pemilih sayap kanan tidak meningkat. "Jika kita tidak segera bangkit sekarang, kita akan mendapati diri kita memiliki pemerintahan yang dipimpin Mansour Abbas dan Ahmed Tibi," tulis Netanyahu, merujuk pada dua politikus Arab Palestina terkemuka di Israel.

Seruan tersebut mengulang pola kampanye Netanyahu sebelumnya, yang berupaya menggerakkan pemilih sayap kanan dengan menggambarkan tingginya partisipasi warga Arab sebagai ancaman. Strategi itu berulang kali memicu tuduhan rasis dari para penentangnya. Politikus Arab Ahmed Tibi menilai tingginya partisipasi masyarakat Arab berpotensi membuka peluang terbentuknya pemerintahan alternatif.

Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan kemungkinan perubahan terhadap kondisi yang dianggapnya memprihatinkan. Sementara itu, Sami Abu Shehadeh, pemimpin Partai Balad yang mewakili kepentingan politik warga Arab, menyambut antrean panjang di TPS sebagai perkembangan positif bagi demokrasi. Ia turut mengecam pesan-pesan yang dinilainya menghasut dari Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan sekutu mereka.

Ben-Gvir juga menyoroti tingginya partisipasi pemilih Arab. Menteri yang mengawasi kebijakan penghancuran rumah warga Arab yang dibangun secara ilegal itu menyebut tingkat partisipasi tersebut luar biasa tinggi dan menyerukan pendukungnya memilih partainya demi mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan Zionis.

Di sisi lain, Partai Religious Zionism pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa sang menteri menangguhkan kegiatan kampanye pada hari pemungutan suara untuk menggelar rapat darurat. Menurut partainya, pertemuan itu membahas lonjakan yang disebut tidak biasa dalam partisipasi pemilih Arab. Ben-Gvir dan Smotrich sebelumnya telah dikenai sanksi oleh sejumlah negara Barat terkait tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Pemilu ini merupakan pemilihan pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti perang di Gaza, Lebanon, dan Iran. Selama empat tahun pemerintahan koalisi nasionalis religius Netanyahu, kejahatan kekerasan di komunitas Arab Israel juga meningkat, termasuk sejumlah pembunuhan yang dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas di parlemen. Namun, partai-partai oposisi juga diperkirakan menghadapi kesulitan memperoleh sedikitnya 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.