Polrestabes Surabaya Mutasi 7 Polisi Usai Tangkap Anggota DPRD

Mutasi terhadap tujuh personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya menjadi sorotan setelah mereka menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam kasus pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya. Pemindahan tersebut tercantum dalam surat telegram tertanggal 23 Oktober 2026.

Surat telegram bernomor ST/309/X/KEP/2026 itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Para personel yang dipindahkan terdiri atas tiga perwira dan empat anggota bintara yang terlibat dalam penangkapan tersebut.

Iptu Kevin Asshabul Kahfi, sebelumnya menjabat Kanit 1, dipindahkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubnit 1 Unit 1 kini menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

Sementara itu, Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit dialihkan menjadi Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari. Untuk jajaran bintara, Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso ditempatkan di Polsek Tegalsari.

Dua personel lainnya, Aipda Rico Pramana dan Bripka Rangga Pinileh, masing-masing dipindahkan ke Polsek Tambaksari dan Polsek Genteng.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti keputusan tersebut. Ia menduga terdapat kemungkinan campur tangan pihak luar karena pemindahan dilakukan setelah penangkapan tiga anggota DPRD tersebut menjadi perhatian publik.

"Ini ada potensi memang [dugaan] intervensi. Memang penangkapan tiga anggota DPRD tersebut kan terpublikasi dan tentu membuat malu. Tapi itu kan konsekuensi dan menurut saya harus dipublikasikan," ujar Sugeng saat dikonfirmasi, Minggu (1/11).

Sugeng meminta proses pemindahan personel diperiksa, terutama untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur ketika penangkapan berlangsung. Menurutnya, mutasi perlu dievaluasi apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

"Harus diteliti apakah di sana dalam penanganannya ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran maka ini bisa diduga kuat adalah karena intervensi. Apabila memang ada intervensi, proses mutasi ini tidak sehat, ya. Tidak menjadi satu tujuan dari pada proses tour and duty dari anggota Polri sebagai pengembangan karir," tutur Sugeng.

Ia juga meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko mengevaluasi surat telegram tersebut. Sugeng mengaitkan persoalan ini dengan upaya pemberantasan narkoba yang sedang digencarkan Kapolri Suyudi Ario Seto.

"Ini kan Pak Kapolri sedang menggencarkan proses penangkapan narkoba. Saya berharap Pak Kapolda Jatim mengevaluasi TR ini apakah memang sudah tepat. Kalau nanti memang ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa tidak suka 3 anggota DPRD ini dipublikasikan dan membuat mutasi tersebut terjadi, IPW tentu menyayangkan," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi mengenai polemik pemindahan tujuh personel tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengaku baru mengetahui informasi mutasi itu. Ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Polrestabes Surabaya.

"Nanti biar dari Polrestabes Surabaya yang menjelaskan," kata Jules.

Penangkapan tiga legislator Gerindra itu berlangsung pada Senin (28/9) dini hari di salah satu kamar hotel di Surabaya. Ketiganya masing-masing berinisial ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang.

Polisi juga mengamankan lima orang lainnya berinisial F, K, N, Ro, dan R. Dengan demikian, terdapat delapan orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Dari lokasi kejadian, petugas menyita satu plastik bekas sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek, serta satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyimpan sabu.

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan delapan orang tersebut positif menggunakan narkotika. Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap para terduga pelaku.

"Dari tujuh orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi juga," kata Hadi.

Terpisah, DPD Partai Gerindra Jawa Timur sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan terhadap tiga kadernya yang terlibat kasus tersebut. Rekomendasi disampaikan setelah hasil pemeriksaan Polrestabes Surabaya menunjukkan ketiganya positif mengonsumsi narkoba.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah menyatakan partainya merekomendasikan pemberian sanksi pemecatan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut.

"Rekomendasi kami adalah pemecatan untuk tiga Anggota DPRD Fraksi Gerindra yang memakai narkoba," kata Kharisma, Senin (5/10).

Kharisma menyebut dokumen rekomendasi pemecatan akan dikirimkan kepada mahkamah partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. Ia menegaskan penyalahgunaan narkoba termasuk pelanggaran berat dalam ketentuan internal partai.

"Rekomendasi pemecatan akan segera dikirim. Penyalahgunaan narkoba jenis apapun, itu merupakan pelanggaran berat di partai," tegasnya.