MSCI Buka Konsultasi Penurunan Status Pasar Modal Indonesia

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia meningkat setelah MSCI membuka konsultasi mengenai usulan penurunan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Dilansir dari Investasi, langkah ini dinilai berkaitan erat dengan persoalan tata kelola domestik.

Usulan tersebut disampaikan MSCI pada 15 Oktober 2026. Jika diterapkan, posisi Indonesia akan turun dua tingkat dari status saat ini dan berada di bawah kategori Frontier Market.

Dampaknya langsung terlihat di perdagangan saham. IHSG dibuka anjlok 8,01% ke level 5.393,92 sehingga memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Tekanan kemudian semakin dalam. Pada pukul 09.32 WIB, IHSG merosot 11,22% ke level 5.205,92 dan sempat menyentuh 5.193,22, yang menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir.

Evaluasi terhadap pasar Indonesia sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Pada 30 Januari 2026, MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta lemahnya penegakan hukum.

Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS Anthony Budiawan menilai persoalan tersebut menunjukkan masalah struktural yang telah lama membayangi pasar modal Indonesia.

Menurut Anthony, kelemahan pengawasan dapat membuka ruang bagi praktik manipulasi harga saham dan perdagangan terkoordinasi. Penindakan yang terlambat juga dinilai meningkatkan risiko bagi pelaku pasar.

"Pengawasan yang lemah membuat praktik manipulasi harga saham dan perdagangan terkoordinasi berpotensi terus berlangsung, sementara penindakan kerap terlambat," ujar Anthony, Jumat (16/10).

Situasi itu berpotensi merugikan investor ritel yang menghadapi pergerakan saham tidak wajar. Dampaknya juga dapat menjangkau investor institusi, termasuk pengelola dana pensiun dan asuransi.

Anthony tidak melihat gejolak tersebut semata-mata sebagai akibat faktor eksternal seperti inflasi Amerika Serikat atau ketegangan geopolitik. Ia menilai peringatan MSCI menjadi pemicu spesifik karena berakar pada persoalan tata kelola di dalam negeri.

Otoritas Diminta Menunjukkan Perbaikan

Menurut Anthony, respons terhadap MSCI perlu disertai tindakan yang dapat menunjukkan perubahan nyata. Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dinilai perlu menjelaskan langkah konkret terkait transparansi dan dugaan manipulasi.

Konsultasi MSCI berlangsung hingga 30 April 2027. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, sehingga masih tersedia waktu untuk menunjukkan perbaikan sebelum batas tersebut.

Anthony menyebut tiga area yang perlu dibenahi. Pertama, identitas pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner seluruh emiten perlu dibuka dan pelaporan kepemilikan saham efektif diperjelas.

Kedua, pelaku manipulasi harga dan perdagangan terkoordinasi perlu ditindak tegas. Penanganan juga mencakup pengusutan kasus-kasus lama yang belum tuntas.

Ketiga, diperlukan sistem peringatan dini berbasis risiko. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan pembiaran oleh pejabat terkait.

Risiko Arus Modal Keluar

Penurunan status berpotensi memengaruhi dana indeks global yang memiliki saham Indonesia. Menurut Anthony, kondisi tersebut dapat mendorong pelepasan saham Indonesia, meningkatkan risiko arus modal keluar, dan menambah tekanan terhadap rupiah.

Karena itu, pemerintah bersama otoritas pasar modal dinilai perlu menggunakan periode konsultasi tersebut untuk memperlihatkan bahwa pembenahan tata kelola dan penegakan hukum benar-benar berjalan.

"Tanpa perbaikan substantif, kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia berisiko semakin tergerus," ujar Anthony.