Motor Trail TNI di Bekasi Bukan Motor Listrik MBG yang Dibuang

Video puluhan motor trail yang terparkir di tempat pembuangan sampah di jalan inspeksi Banjir Kanal Timur (BKT), dekat Harapan Indah, Bekasi, memicu kabar bahwa motor listrik operasional program makan bergizi gratis (MBG) dibuang. Namun, hasil penelusuran Detik Oto menunjukkan kendaraan tersebut merupakan motor trail berbahan bakar bensin milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dititipkan sementara sebelum didistribusikan.

Informasi tersebut sebelumnya beredar melalui akun X @jenostalker yang mengunggah video singkat dan foto puluhan motor di lokasi tersebut. Saat tim Detik Oto mendatangi tempat itu pada Rabu (19/10/2026), kendaraan-kendaraan tersebut sudah tidak berada di sana, dilansir dari Detik Oto.

Pengelola lahan, Syaiful, menjelaskan bahwa puluhan motor itu telah diparkir selama sekitar satu bulan sebelum dipindahkan pada malam sebelumnya. Ia juga membantah anggapan bahwa kendaraan tersebut dibuang di tempat sampah.

"Iya, sudah sekitar sebulan diparkir. Kemudian dipindahkan tadi malam," ujar Syaiful kepada Detik Oto di lokasi, Rabu (19/10/2026).

Syaiful menerangkan bahwa kendaraan tersebut merupakan motor trail Kawasaki KLX 150 berbahan bakar bensin. Menurut dia, lahan itu digunakan sebagai tempat penitipan sementara sebelum kendaraan dikirimkan ke sejumlah satuan TNI.

"Motor bensin, Kawasaki (KLX 150). Jadi dititipkan sementara di sini, nanti dikirim ke Koramil, Kodim, Kodam. Memang sudah sering menyewa tempat penitipan di sini," ujar Syaiful.

Jenis kendaraan dalam foto yang beredar juga dapat dikenali dari keberadaan komponen knalpot pada sisi kanan bodi. Temuan tersebut memperkuat penjelasan bahwa motor yang terlihat di lokasi bukan motor listrik operasional MBG, sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.

Kasus ini muncul ketika pengadaan motor listrik untuk mendukung program MBG tengah menjadi sorotan terkait dugaan korupsi. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengadakan kendaraan tersebut untuk kebutuhan operasional program makan bergizi gratis.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pernah menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik itu semula ditujukan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, ia menilai kebutuhan kendaraan tersebut perlu dipertanyakan karena tugas kepala SPPG lebih berfokus pada pengawasan di unit pelayanan.

"Sebenarnya, awalnya itu untuk kepala SPPG. Menurut kami, mereka sebenarnya tidak membutuhkan kendaraan tersebut karena fungsi mereka lebih berfokus pada pengawasan di dalam unit, bukan untuk kegiatan lapangan yang memerlukan motor," ujar Agustina pada Juli lalu, seperti dikutip CNN Indonesia.

Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana membeli 19.269 unit motor listrik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna juga menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk digunakan sebagai kendaraan dinas negara. Kondisi itu membuat kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maupun dicatat dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," ujar Anang.

Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Anang menyebut perkara pengadaan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 863.846.166.953.

"Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 863.846.166.953," ujar Anang.

Kejaksaan Agung telah melimpahkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik tersebut kepada jaksa penuntut umum. Para tersangka berasal dari unsur pejabat pengadaan BGN dan pihak perusahaan yang terlibat dalam pengadaan kendaraan.

Lima tersangka itu adalah BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan pada BGN sekaligus PPK, yang disebut sebagai Kolonel Budi Utomo; GB, Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI; AM atau Andri Mulyono, Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.