METI Nilai Kinerja Energi Era Prabowo Terukur

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai kebijakan energi nasional menunjukkan kemajuan terukur. Namun, organisasi tersebut meminta pemerintah memperkuat keandalan infrastruktur, mempercepat transisi energi, dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian, dilansir dari Nasional.

Ketua Bidang 8 METI, Yudha Permana Jayadikarta, menyebut capaian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencakup peningkatan bauran energi terbarukan, kapasitas pembangkit, serta produksi minyak. Menurutnya, sejumlah indikator kinerja telah mencapai target di bawah kepemimpinan Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Yudha memaparkan capaian kinerja sektor ESDM pada 2025 mencapai rata-rata 105,66%, dengan 13 dari 19 indikator utama terpenuhi. Bauran energi terbarukan meningkat dari 14,65% menjadi 15,75%, sedangkan kapasitas pembangkit bertambah dari 100,65 GW menjadi sekitar 107,5 GW.

Produksi minyak juga naik dari 580.000 menjadi 605.000 barel per hari. Selain itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 memuat rencana tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan.

Yudha Permana Jayadikarta menilai capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan yang tepat, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek keandalan pasokan dan infrastruktur.

"Arah sektor ESDM sudah tepat dan hasilnya terukur capaian kinerja 2025 rata-rata 105,66% dengan 13 dari 19 indikator utama tercapai, bauran energi terbarukan naik dari 14,65% menjadi 15,75%, kapasitas pembangkit tumbuh dari 100,65 GW menjadi sekitar 107,5 GW, dan produksi minyak naik dari 580.000 menjadi 605.000 barel per hari. RUPTL 2025–2034 pun menyiapkan tambahan 69,5 GW, sekitar 76% di antaranya energi terbarukan dan penyimpanan," ujar Yudha Permana Jayadikarta, Ketua Bidang 8 METI.

Di sisi lain, METI menyoroti gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah. Antrean BBM di Bali akibat keterlambatan kapal serta pemadaman listrik massal di Sumatera karena gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 kV menjadi perhatian organisasi tersebut.

Menurut Yudha, kedua kejadian itu menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur energi secara terencana. Ia juga menilai respons pemerintah terhadap gangguan tersebut perlu diperhitungkan dalam evaluasi ketahanan energi nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo bersama Menteri Bahlil telah menempatkan swasembada energi sebagai prioritas, dan respons cepat di lapangan patut dihargai SPBU strategis di Bali dibuka 24 jam dan listrik Sumatera pulih bertahap dalam sekitar 48 jam," ungkap Yudha.

Program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp juga menjadi perhatian METI. Yudha menilai pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi dalam penyediaan lahan seluas 24.000 hektare di Jawa, penyelarasan peraturan presiden lintas kementerian, serta kesiapan jaringan listrik dan baterai penyimpanan.

Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut perlu diselaraskan agar produksi modul surya dalam negeri dapat terserap secara maksimal. Pemerintah juga telah menyiapkan tahap awal pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW.

"Keberanian Presiden Prabowo menetapkan target 100 GW surya dalam tiga tahun, dan langkah Menteri Bahlil menyiapkan tahap pertama 17 GW hingga mendapat persetujuan Presiden pada 28 Juli, patut diapresiasi," tutur Yudha.

Selain pengembangan pembangkit surya, METI menilai pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan investasi, perindustrian, dan ESDM. Koordinasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Yudha menekankan bahwa efektivitas lembaga tersebut bergantung pada pembagian kewenangan yang jelas dan tata kelola transparan dalam peraturan presiden yang mengatur pembentukannya.