Menhaj Perkuat Kemitraan dan Digitalisasi Layanan Haji

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji memerlukan koordinasi yang lebih solid, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta pemanfaatan teknologi digital. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mendorong penguatan kemitraan antarlembaga untuk mendukung perbaikan layanan bagi jemaah, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Upaya tersebut mencakup penyelarasan standar pelayanan, pertukaran informasi, pengendalian risiko, dan penyusunan mekanisme respons terpadu. Kemitraan strategis diharapkan menjadi bagian penting dari tata kelola haji, bukan sekadar hubungan administratif maupun transaksi bisnis.

Dalam agenda SEF 2026 - The 8th International Hajj Fund Forum pada Kamis (15/10/2026), Irfan menegaskan pentingnya membangun hubungan kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

“Kita perlu memperkuat kemitraan antara pemerintah dan lembaga untuk menetapkan standar layanan, meningkatkan koordinasi operasional, memfasilitasi pertukaran data, memperkuat pengelolaan risiko, dan mengembangkan mekanisme respons yang lebih terintegrasi,” ujar Irfan.

Selain memperbaiki koordinasi kelembagaan, penguatan kerja sama juga diarahkan pada sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan jemaah. Sejumlah layanan yang menjadi perhatian meliputi pengadaan penerbangan, akomodasi, katering, dan transportasi.

Menurut Irfan, proses pengadaan layanan tersebut perlu mengedepankan transparansi dan persaingan yang sehat. Kedua prinsip itu harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap mutu pelayanan dan efisiensi pengeluaran.

Bagi Indonesia, kemitraan strategis berpotensi memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji sekaligus meningkatkan kemampuan institusi yang terlibat. Kerja sama tersebut juga dapat membuka akses terhadap peluang investasi berkualitas dan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hubungan antarlembaga tidak hanya berfungsi untuk menyelaraskan pelaksanaan program, tetapi juga mendukung pengelolaan berbagai kebutuhan jemaah secara lebih terkoordinasi. Transparansi dalam pengadaan menjadi salah satu aspek yang ditekankan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mengendalikan biaya.

Digitalisasi untuk memperkuat tata kelola haji

Transformasi digital menjadi bagian lain yang disoroti dalam upaya pembenahan penyelenggaraan ibadah haji. Pemanfaatan teknologi, menurut Irfan, tidak seharusnya berhenti pada pemindahan proses manual ke aplikasi elektronik, melainkan perlu memperbaiki kualitas pengelolaan informasi dan keputusan.

Digitalisasi juga diharapkan mendukung pengendalian risiko, meningkatkan akuntabilitas pemakaian sumber daya publik, serta membantu mencegah penyimpangan. Keberhasilannya perlu dinilai berdasarkan perubahan nyata yang dirasakan dalam proses pelayanan dan pengelolaan organisasi.

“Keberhasilan digitalisasi harus diukur dari hasil nyata, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mencegah penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik,” katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem yang dapat saling terhubung, data yang berkualitas, dan aturan tata kelola yang jelas. Ketiga unsur ini menjadi bagian penting agar penggunaan teknologi benar-benar menunjang peningkatan layanan sekaligus membantu melindungi jemaah.

Kejelasan tanggung jawab dalam kerja sama

Penguatan kemitraan dan penerapan teknologi juga harus disertai tata kelola kelembagaan yang tegas. Koordinasi yang semakin erat tidak boleh membuat batas kewenangan maupun tanggung jawab setiap pihak menjadi kabur.

Pembagian peran perlu ditetapkan secara jelas, mulai dari penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program hingga pengelolaan dana, pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil. Kejelasan tersebut menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan haji ketika kerja sama antarlembaga semakin diperluas.