MAS Perketat Pengawasan Bank terhadap Risiko Kabut Asap

Bank di Singapura diminta memperketat pengawasan terhadap nasabah yang berpotensi terlibat dalam aktivitas penyebab kabut asap, termasuk melalui evaluasi pembiayaan dan pembatasan hubungan bisnis. Dilansir dari Internasional, Monetary Authority of Singapore (MAS) menegaskan bahwa risiko lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko perbankan. Kebijakan tersebut mencakup identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko lingkungan yang material.

Aspek yang diperhatikan meliputi polusi dan deforestasi, terutama apabila kegiatan nasabah diduga berkontribusi terhadap munculnya kabut asap. Dalam menjalankan pengawasan, lembaga keuangan perlu menggali informasi mengenai aktivitas nasabah yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Bank juga harus memastikan bahwa langkah pencegahan, pendeteksian, dan penghentian kebakaran telah dilakukan secara memadai.

Penilaian risiko tidak hanya berfokus pada informasi yang disampaikan perusahaan. Bank juga perlu mempertimbangkan data yang dipublikasikan Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas.

Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tingkat risiko lingkungan yang berkaitan dengan nasabah. Dengan demikian, keputusan pembiayaan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap potensi keterlibatan perusahaan dalam aktivitas yang menyebabkan kabut asap.

Sanksi pembiayaan dapat diperketat

MAS menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dapat menjadi dasar bagi bank untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (28/10/2026). "Pelanggaran hukum lingkungan yang jelas memerlukan tindakan lebih tegas, termasuk membatasi eksposur atau mengakhiri hubungan dengan nasabah," kata MAS dalam pernyataannya.

Apabila risiko lingkungan nasabah meningkat, bank memiliki sejumlah pilihan untuk memperketat pengawasan. Langkah tersebut dapat berupa penambahan persyaratan pembiayaan, peninjauan kembali ketentuan kredit, pembatasan pemberian pinjaman lanjutan, hingga evaluasi hubungan bisnis. Pendekatan ini menempatkan risiko lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan dan keberlanjutan hubungan pembiayaan. Nasabah yang menghadapi persoalan lingkungan berpotensi mengalami pengetatan akses kredit sesuai hasil penilaian bank.

Singapura meningkatkan tekanan terhadap perusahaan

Pengetatan pengawasan perbankan berlangsung ketika pemerintah Singapura meningkatkan langkah terhadap perusahaan yang diduga memiliki kaitan dengan kabut asap. Pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan hukum kepada 10 perusahaan terdaftar di negara tersebut.

Melalui pemberitahuan itu, perusahaan diminta memberikan informasi mengenai kegiatan operasional serta kemungkinan keterkaitannya dengan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menilai dugaan keterlibatan perusahaan.

Sehari sebelumnya, Indonesia dan Singapura juga menyatakan akan menjajaki pembentukan satuan tugas bersama untuk menangani persoalan kabut asap. Rencana tersebut muncul setelah ketegangan antara kedua negara meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Rencana perubahan undang-undang kabut asap

Selain langkah terhadap perusahaan, Singapura berencana mengusulkan perubahan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas di parlemen pada pekan depan. Rencana tersebut berkaitan dengan penguatan akses penyidik terhadap informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

Jika perubahan itu diberlakukan, perusahaan yang terkait dengan kabut asap akan diwajibkan memberikan akses penuh kepada penyidik yang ditunjuk. Akses tersebut mencakup informasi, dokumen perusahaan, serta lokasi usaha yang berkaitan dengan penyelidikan.

Rangkaian kebijakan ini memperlihatkan keterkaitan antara pengawasan lingkungan, pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan, dan pengelolaan risiko pembiayaan. Bank tidak hanya diminta memperhatikan kepatuhan nasabah, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko lingkungan ketika menentukan kelanjutan hubungan kredit.