Mahfud MD Nilai Pembentukan Wantimpres Langgar Undang-Undang

Mantan Menteri Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mempersoalkan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam siniar pribadinya, Mahfud menyebut pembentukan lembaga tersebut baru dilakukan setelah 23 bulan sejak pelantikan presiden, padahal undang-undang menetapkan batas waktu paling lama tiga bulan.

Dalam tayangan Mahfud MD: Titik Terang di kanal YouTube Mahfud MD yang menjadi sumber pemberitaan JPNN.com pada 11 Oktober 2026, Mahfud merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Mahfud menegaskan bahwa ketentuan mengenai waktu pembentukan lembaga tersebut tercantum dalam Pasal 9 undang-undang terkait.

"Pembentukan Wantimpres ini sudah melanggar ketentuan undang-undang," ujar Mahfud MD, mantan Menteri Politik, Hukum, dan HAM.

Ia kemudian menjelaskan ketentuan yang menjadi dasar penilaiannya terhadap langkah pemerintah tersebut.

"Ada pasal, yaitu Pasal 9 undang-undang itu, yang menyatakan bahwa Wantimpres harus dibentuk oleh Presiden paling lama tiga bulan setelah dilantik," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud, keterlambatan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai persoalan itu tetap penting meskipun keberadaan Wantimpres dianggap tidak banyak memengaruhi jalannya pemerintahan.

Dalam penjelasannya, Mahfud juga menyoroti fungsi lembaga tersebut yang berfokus pada pemberian nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Ia menilai keberadaan maupun ketiadaan Wantimpres tidak memberikan perbedaan berarti.

"Karena memang ada atau tidak adanya Wantimpres ini sama saja. Terlepas dari persoalan itu, kecerobohan dalam urusan besar seperti ini sama artinya dengan mengabaikan aturan begitu saja," tutur Prabowo.

Dalam sumber pemberitaan JPNN.com, pernyataan tersebut diatribusikan kepada Prabowo. Sementara itu, penilaian mengenai keterlambatan pembentukan Wantimpres dan kepatuhan terhadap undang-undang disampaikan Mahfud dalam siniar pribadinya.

Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, juga menilai fungsi Wantimpres pada dasarnya terbatas pada pemberian masukan kepada presiden. Lembaga tersebut bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasannya mengenai peran Wantimpres.