LPS Pulihkan Dana BPR KRI Lewat Lelang Agunan Kredit

Upaya pemulihan dana penjaminan nasabah BPR KRI telah menghasilkan sekitar Rp 120 miliar dari total klaim sebesar Rp 312 miliar. Proses tersebut masih berlangsung melalui penagihan dan pelelangan agunan kredit yang berkoordinasi dengan Kejari, dilansir dari Keuangan.

Capaian tersebut setara dengan sekitar 40% dari dana yang telah dikeluarkan LPS untuk membayar klaim penjaminan simpanan nasabah BPR KRI yang memenuhi syarat pembayaran. Pengembalian dana masih diupayakan melalui penyelesaian aset yang berkaitan dengan perkara perbankan tersebut.

Fajar menjelaskan bahwa proses likuidasi belum selesai karena masih terdapat sejumlah agunan kredit yang harus dilelang melalui mekanisme sita eksekusi oleh Kejari. Koordinasi dengan pihak kejaksaan tetap berjalan untuk mendukung proses pemulihan aset.

“Tujuan kami proses recovery-nya bisa dari proses likuidasi yang masih berjalan, masih ada beberapa agunan kredit yang masih harus dilelang sita eksekusi oleh Kejari,” tambahnya.

LPS masih mengoptimalkan penagihan dan pelelangan terhadap ratusan agunan yang tersisa. Dana yang diperoleh dari penjualan aset tersebut akan diserahkan kepada LPS sebagai bagian dari pengembalian uang yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kewajiban penjaminan simpanan nasabah.

Dengan demikian, hasil lelang tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian aset dalam proses likuidasi, tetapi juga menjadi salah satu sumber pengembalian dana penjaminan yang telah dibayarkan. Besarnya dana yang sudah terkumpul menunjukkan bahwa proses pemulihan berlangsung, meskipun masih ada aset yang perlu diselesaikan.

Dalam penanganan perkara ini, upaya pemulihan kerugian keuangan juga berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan. LPS berupaya memastikan pihak yang terlibat menghadapi konsekuensi hukum sekaligus mendorong pengembalian dana yang menjadi kerugian akibat perkara tersebut.

Langkah itu diarahkan untuk memulihkan dana penjaminan, mencegah kegagalan bank, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perbankan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Kejari Indramayu dukung pengembalian kerugian

Kepala Kejari Indramayu Niko SH, MH. menyambut baik koordinasi dengan LPS dalam penyerahan hasil lelang barang sitaan yang berkaitan dengan perkara korupsi BPR KRI. Menurutnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang sepadan.

Ia menekankan bahwa penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

“Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi adalah berapa lamanya pelaku tipikor mendapatkan hukuman, tapi hakikat yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemulihan kerugian keuangan selain penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Dalam perkara BPR KRI, hasil pelelangan aset menjadi salah satu jalur untuk mengembalikan dana yang sebelumnya telah dikeluarkan bagi penjaminan simpanan nasabah.

Perkara kredit bermasalah BPR KRI

Mengutip situs resmi Kejati Jawa Barat, perkara korupsi BPR KRI berlangsung pada rentang tahun 2013 hingga 2021. Kasus tersebut berkaitan dengan penyaluran kredit fiktif dalam jumlah ratusan, tujuh kredit yang melanggar aturan, serta 14 kredit yang diberikan atas instruksi langsung direksi BPR KRI saat itu di luar kewenangannya.

Rangkaian pemberian kredit tersebut menjadi bagian dari perkara yang berdampak besar terhadap keberlangsungan BPR KRI. Penyelesaian perkara dan pemulihan aset kemudian berkaitan dengan upaya mengembalikan dana yang menjadi kerugian serta memenuhi kewajiban kepada nasabah yang simpanannya dijamin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR KRI sejak 12 September 2023. Setelah pencabutan izin tersebut, penanganan bank diserahkan kepada LPS, yang telah menyelesaikan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah BPR KRI yang memenuhi syarat.

Meski pembayaran klaim penjaminan telah diselesaikan, proses pemulihan aset masih berlanjut melalui penagihan dan pelelangan agunan. Dana hasil pelelangan tersebut menjadi bagian dari upaya LPS untuk mengembalikan dana penjaminan yang telah dikeluarkan, sementara penanganan hukum perkara korupsi BPR KRI tetap berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan.