Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Pimpin BNPB dan Tangani Karhutla

Percepatan respons bencana dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bawah kepemimpinan Kristomei Sianturi. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala BNPB di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026), dilansir dari Nasional.

Seusai pelantikan, Kristomei menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjadi agenda utama. Ia menginginkan setiap respons terhadap bencana dilakukan dalam hitungan menit agar masyarakat tidak terus mengalami dampak.

“Targetnya secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit,” ujar Kristomei usai dilantik.

Langkah awal yang akan dilakukan Kristomei adalah berkoordinasi dengan jajaran internal BNPB sebelum turun langsung ke wilayah terdampak karhutla. Penanganan di lapangan, menurut dia, membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Ia menilai BNPB tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi bencana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta masyarakat perlu bergerak bersama untuk mendukung efektivitas penanganan.

“Permasalahan bencana ini tidak bisa ditangani BNPB sendiri. Ibaratnya, seperti analogi tali tambang. Semua terlibat, semua kementerian dan lembaga, TNI, Polri, harus bersama-sama, termasuk masyarakat,” jelasnya.

Selain mengoordinasikan sumber daya, Kristomei menempatkan pencegahan korban sebagai ukuran penting dalam penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus didahulukan tanpa memandang jenis maupun besarnya bencana.

“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama. Apa pun kebakaran dan bencananya, hal utama yang harus kita kerjakan adalah memastikan tidak ada korban. Itu nomor satu,” tegasnya.

Kristomei akan memverifikasi data luas karhutla

Keakuratan informasi mengenai kebakaran juga menjadi perhatian pimpinan baru BNPB tersebut. Ia berencana meninjau kembali data luas lahan yang terbakar untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan dan dampaknya secara lebih tepat.

Proses pemeriksaan akan memanfaatkan data Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) serta hasil pemantauan satelit NASA. Kedua sumber tersebut akan menjadi bahan pembanding dalam verifikasi sebelum informasi mengenai luas kebakaran diumumkan.

“Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit. Misalnya, ada Sipongi, kemudian hasil pemantauan NASA. Berapa sebenarnya luas wilayah yang terbakar?

Itu bisa dihitung. Dampaknya seperti apa juga akan kita lihat, lalu akan diumumkan,” katanya.

Evaluasi ini dilakukan ketika laporan mengenai luas kebakaran yang sebelumnya disampaikan BNPB mendapat sorotan. Kristomei menilai pemeriksaan ulang diperlukan agar pemerintah mempunyai dasar informasi yang lebih akurat untuk memahami tingkat kebakaran dan konsekuensinya.

Penentuan status bencana dan kemungkinan bantuan asing

Mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional, Kristomei menyatakan bahwa keputusan akan mempertimbangkan perkembangan situasi serta tingkat bencana. Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan status harus disertai tindakan cepat di lapangan.

“Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada,” ujarnya.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, BNPB juga akan memetakan kemampuan dan aset yang tersedia di tingkat pusat maupun daerah. Setelah inventarisasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi jenis bantuan asing yang berpotensi mendukung upaya pemadaman.

Kristomei turut menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang baru dibentuk pemerintah. Kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan gambut dan mangrove dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah optimalkan modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah

Upaya pemadaman karhutla juga terus berlangsung melalui strategi yang disiapkan Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) akan dioptimalkan untuk membantu penanganan kebakaran di sejumlah wilayah.

Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober dengan keberangkatan pesawat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rencana ini disusun karena jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun belum mendukung penerbangan pesawat OMC.

Karena kondisi di kedua bandara tersebut, pemerintah menyiapkan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin sebagai lokasi keberangkatan pesawat untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca.

“Pasukan Udara OMC di tanggal 15 dan 16 Oktober. Mohon didoakan, bibit awan hujannya ada bagus. Tapi sekali lagi, karena tidak bisa diterbangkan pesawatnya dari Tjilik Riwut dan juga dari Pangkalan Bun, maka akan kita terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Raja Juli Antoni.

Selain memanfaatkan OMC, pemerintah menyiapkan strategi pemindahan helikopter untuk mendukung pemadaman melalui metode water bombing. Menurut Menteri Kehutanan, saat ini terdapat enam helikopter water bombing di Kalimantan Tengah, termasuk unit yang berada di Pangkalan Bun dan Tjilik Riwut.