Koster Terapkan Ganjil Genap BBM di Bali Selama Tiga Hari

Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali pada 17-19 Oktober 2026. Kebijakan ini ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk mengurangi antrean panjang, berdasarkan surat edaran tertanggal 16 Oktober 2026, dilansir dari Nasional.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM tentang Penanganan Antrean Panjang BBM di SPBU Wilayah Provinsi Bali. Koster juga meminta penyesuaian jadwal pengisian BBM bagi truk agar dialihkan ke malam hari untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada siang hari.

Dalam surat edaran tersebut, Koster menjelaskan penerapan sistem ganjil genap sebagai salah satu langkah pengendalian antrean di seluruh SPBU Bali.

"Untuk mengurangi antrean agar diberlakukan sistem pengisian BBM berdasarkan pelat nomor kendaraan ganjil-genap di seluruh SPBU se-Provinsi Bali," tulis Wayan Koster dalam surat edaran tersebut.

Selain pengaturan berdasarkan pelat nomor, Koster meminta agar kendaraan prioritas, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran, mendapatkan akses pengisian BBM lebih cepat. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari langkah penyesuaian pelayanan selama antrean panjang terjadi.

Koster juga meminta Pertamina Patra Niaga memperketat pembatasan pembelian BBM bersubsidi sesuai kriteria kendaraan yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut terutama perlu diterapkan ketika antrean di SPBU meningkat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus diimbau membatasi pengisian berikutnya setelah konsumsi BBM mencapai minimal 70 persen dari pengisian sebelumnya. Mekanisme itu menggunakan data pembelian terakhir dan pencatatan angka odometer sesuai spesifikasi kendaraan.

Surat edaran tersebut turut mengatur pengawasan operasional SPBU. Pengelola diminta memastikan setiap nosel memiliki operator yang bertugas, sedangkan SPBU yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi.

Koster menegaskan bahwa pengambilalihan operasional dapat dilakukan apabila pengelolaan SPBU tidak mengalami perbaikan.

"Apabila tidak ada perbaikan pengoperasian SPBU tersebut, agar diambil alih oleh PT Pertamina dan dilakukan evaluasi izin operasionalnya," tegas Wayan Koster.

Untuk mendukung kelancaran distribusi BBM, Koster meminta Pertamina menambah jam operasional SPBU, mengawasi SPBU yang beroperasi selama 24 jam, menambah mobil tangki, serta memastikan ketersediaan stok BBM di setiap lokasi. Digitalisasi antrean juga didorong untuk mengatur arus kendaraan dan meningkatkan efektivitas pelayanan.

Koster menyatakan penerapan ganjil genap bersifat sementara. Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan perubahan atau langkah lanjutan.

"Ketentuan ini berlaku mulai Sabtu, 17 Oktober 2026 sampai dengan Senin, 19 Oktober 2026. Perubahan kebijakan berikutnya dilaksanakan setelah evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan," tandas Wayan Koster.