Komisi X DPR Soroti PTN Buka Jalur Mandiri Melewati Batas Juli 2026

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti sejumlah perguruan tinggi negeri yang dinilai melanggar kesepakatan batas waktu jadwal penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 2026, Rabu (7/10/2026).

Evaluasi ini disampaikan pihak legislatif usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke berbagai universitas setelah SPMB 2026 resmi ditutup, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Furtasan menjelaskan bahwa hasil kesepakatan awal menetapkan batas akhir seluruh proses seleksi adalah bulan Juli. Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih ada kampus negeri yang melanggar aturan tersebut.

"Pertama dari waktu ya supaya jangan terlalu panjang kita dorong. Alhamdulillah berhasil kemarin maksimal sampai Juli tutup. Tapi, masih ada juga banyak perguruan tinggi negeri yang nakal, saya cek masih ada yang bulan Agustus (buka seleksi mandiri), bulan September masih ada. Nah, ini jadi catatan," tutur Furtasan Ali Yusuf, Anggota Komisi X DPR RI.

Keterlambatan penutupan seleksi mandiri di PTN tersebut dinilai memberikan dampak langsung terhadap dinamika persaingan antarperguruan tinggi, terutama keberlangsung operasional perguruan tinggi swasta.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI meminta adanya penyederhanaan mekanisme SPMB serta penguatan program afirmasi yang terintegrasi berbasis data.

Ia menambahkan bahwa skema seleksi berdasarkan prestasi dan skema berbasis tes secara umum telah berjalan sesuai koridor dan tidak menimbulkan masalah.

"Jalur ini kita tahu hari ini ada tiga. Pertama jalur undangan, kedua jalur tes, ketiga mandiri. Yang satu-dua ini, jalur undangan dan tes itu tidak kita persoalkan," beber Furtasan Ali Yusuf, Anggota Komisi X DPR RI.

Meskipun dua jalur awal berjalan lancar, pihak DPR tetap memberikan perhatian khusus pada mekanisme jalur seleksi mandiri di PTN.

"Yang mandiri inilah yang kita persoalkan, karena jalur ini ada banyak celah terselubung dan enggak sehat," tegas Furtasan Ali Yusuf, Anggota Komisi X DPR RI.

Temuan dan catatan evaluasi SPMB 2026 ini diharapkan menjadi bahan perbaikan menyeluruh bagi pemerintah dan pengelola kampus dalam merancang mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada 2027.