Komisi X DPR Soroti Akses dan Biaya Pendidikan Tinggi

Komisi X DPR RI menyoroti belum meratanya hak akses dan keterjangkauan biaya pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa di Indonesia. Hal tersebut mengemuka usai evaluasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Universitas Airlangga, Jawa Timur, Jumat (2/10/2026), dilansir dari Detikcom.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyatakan bahwa evaluasi SPMB tidak boleh hanya sekadar mengukur jumlah mahasiswa yang diterima. Ia menekankan pentingnya menjamin hak seluruh masyarakat untuk berkuliah dengan biaya terjangkau.

"Bahwa mereka juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan dari sisi biaya, itu pun juga harus bisa terjangkau oleh mereka," ujar Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro.

Berdasarkan temuan Panitia Kerja SPMB Komisi X DPR RI, sejumlah kendala utama mencakup tata kelola seleksi mandiri, distribusi daya tampung PTN, belum terisinya kuota pendaftaran, masalah pembiayaan, hingga dampaknya terhadap kelangsungan perguruan tinggi swasta.

Agung menjelaskan, pendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 melonjak hingga 871.496 peserta. Meski animo masyarakat sangat tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional pada 2025 baru menyentuh 32,89 persen, sedangkan Jawa Timur sebesar 32,40 persen.

"Saya melihat tingginya animo masyarakat sekaligus masih terbatasnya partisipasi pendidikan tinggi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT 2026. Jumlah pendaftar mencapai 871.496 peserta, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Agung Widyantoro.

Kesenjangan ini dinilai memperlihatkan tantangan besar dalam menyalurkan minat calon mahasiswa menuju bangku perkuliahan secara nyata.

"Di sinilah menurut kami letak persoalan strategisnya. Kita tidak boleh membangun kebijakan SPMB hanya dari perspektif perguruan tinggi saja, dan tidak pula hanya dari perspektif calon mahasiswa. Keduanya harus dipertemukan dalam satu ekosistem yang sehat," ucap Agung Widyantoro.

Ia menyoroti pentingnya keterbukaan data mengenai kuota penerimaan dan tingkat pendaftaran ulang agar evaluasi seleksi dapat berjalan efektif.

"Karena itu, evaluasi SPMB harus berbicara secara konkret. Berapa daya tampung yang tersedia dan terisi, berapa yang benar-benar melakukan daftar ulang, bagaimana pola penerimaannya, pembiayaannya, dan apa dampaknya terhadap PTN maupun PTS," sambung Agung Widyantoro.

Guna mengatasi hambatan akses, Komisi X DPR mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk penyesuaian tenggat waktu SPMB PTN agar PTS memiliki ruang tumbuh seimbang.

"Kami berharap juga ada kerja sama, kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta," ucap Agung Widyantoro.