Klaim Pending BPJS Tekan Operasional Rumah Sakit Swasta

Penundaan pembayaran klaim BPJS Kesehatan sebesar 15% sampai 20% pada tahap awal penagihan berpotensi mengganggu operasional rumah sakit swasta di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) karena dapat memengaruhi pembayaran honor dokter dan pengadaan obat, dilansir dari Nasional.

Ichsan dari ARSSI menjelaskan, tingginya klaim tertunda kemungkinan disebabkan persoalan administratif, seperti kelengkapan dokumen dan perbedaan pemahaman antara rumah sakit dengan verifikator mengenai diagnosis pasien.

Menurut Ichsan, besarnya klaim yang belum dibayarkan memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan fasilitas kesehatan swasta. Situasi tersebut semakin berat karena tarif klaim BPJS Kesehatan tidak mengalami penyesuaian selama hampir empat tahun terakhir.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat margin keuntungan rumah sakit semakin tipis. Akibatnya, penundaan pembayaran dalam jumlah besar dapat mengganggu pemenuhan kewajiban rutin, terutama pembayaran tenaga medis dan pembelian persediaan obat.

"Dengan tarif yang hampir 4 tahun tidak naik, artinya laba kotor pasti tipis. Jadi, kalau 15 sampai 20% ini terjadi, tentunya akan ada kesulitan, misalnya dalam membayar honor dokter ataupun pembelian obat-obatan," ujar Ichsan.

Untuk mempertahankan kelancaran pelayanan, sejumlah pengelola rumah sakit swasta mengambil langkah mitigasi dengan mencari tambahan pembiayaan melalui pinjaman perbankan. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan dana operasional.

"Pada akhirnya, teman-teman terpaksa melakukan pinjaman dengan pihak perbankan untuk menjaga arus kas, supaya honor dokter dan ketersediaan obat-obatan juga bisa terjaga dengan baik," lanjut Ichsan.

Ichsan juga menjelaskan perbedaan data klaim pending antara ARSSI dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyebut rasio klaim tertunda secara nasional berada di kisaran 4%, sedangkan angka 15% sampai 20% menggambarkan kondisi rumah sakit pada tahap awal pengajuan tagihan.

Menurut penjelasannya, angka yang dirilis BPJS Kesehatan merupakan akumulasi setelah dokumen klaim melewati proses verifikasi berulang selama beberapa bulan. Karena itu, persentase klaim tertunda dapat menyusut setelah proses pemeriksaan lanjutan selesai.

"Pada bulan berikutnya diverifikasi lagi, sehingga mungkin angkanya menjadi 4%. Namun, pada tahap awal, jumlah klaim yang tertunda cukup besar. Jangan sampai yang digunakan hanya angka akhir setelah tiga atau empat bulan, sehingga persentase klaim pending terlihat kecil," terang Ichsan.

Selain persoalan pembayaran klaim, ARSSI turut menyoroti rencana transformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan tersebut mencakup uji coba sistem rujukan berbasis kompetensi rumah sakit dan penerapan tarif Indonesian Diagnosis Related Groups (I-DRG) di empat kota.

Ichsan mengingatkan agar penerapan skema baru dilakukan dengan perencanaan matang. ARSSI menilai terdapat tiga aspek yang harus dipastikan selama uji coba, yakni kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan operasional rumah sakit.

"Fokusnya tentu jangan sampai akses masyarakat untuk berobat menjadi terhambat. Kedua, mutu layanan juga harus baik dan tetap terjaga. Ketiga, operasional rumah sakit juga harus bisa berjalan dengan baik," tegas Ichsan.

Ia meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi bersama selama masa pengujian. Evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas perubahan sistem serta manfaatnya bagi ekosistem pelayanan kesehatan.

"Jadi, memang diperlukan kewaspadaan bersama untuk menilai apakah sistem baru ini akan lebih baik atau memiliki nilai tambah dibandingkan sistem sebelumnya," pungkas Ichsan.