Kemnaker Tetapkan BSU 2026 Sebesar Rp900 Ribu

Pekerja yang memenuhi kriteria pemerintah berhak memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu. Dana tersebut diberikan sekaligus setelah melalui ketentuan administrasi dan persyaratan penerima yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dilansir dari Medcom.

Ketentuan mengenai program bantuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Peraturan itu ditetapkan sekaligus diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Pemberlakuannya dimulai sejak tanggal pengundangan.

Ketentuan penerima BSU 2026

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja agar dapat masuk dalam daftar penerima bantuan. Persyaratan tersebut mencakup status kewarganegaraan, keaktifan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta besaran penghasilan bulanan.

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi calon penerima BSU:

1. Merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta setiap bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK.

Ketentuan penghasilan tersebut menggunakan data gaji terakhir yang disampaikan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data yang menjadi acuan adalah informasi penghasilan yang telah tercatat dalam sistem lembaga tersebut.

Perhitungan gaji atau upah mencakup dua komponen, yakni upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan demikian, besaran penghasilan yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima mengacu pada kedua komponen tersebut.

Batas gaji menyesuaikan UMP dan UMK

Batas penghasilan BSU tidak selalu menggunakan angka Rp3,5 juta. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan upah minimum di daerah tempat pekerja menjalankan aktivitas pekerjaannya. Untuk wilayah yang mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima mengikuti nilai UMK setempat.

Nilai tersebut dibulatkan ke atas sampai mencapai ratusan ribu rupiah penuh. Adapun pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai patokan. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama, yakni ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Karena itu, penilaian batas gaji calon penerima perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Acuan penghasilan tetap bersumber dari data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

ASN, TNI, dan Polri tidak menerima BSU

Selain menetapkan persyaratan penerima, regulasi tersebut juga mengatur kelompok pekerjaan yang tidak berhak memperoleh bantuan. Aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikecualikan dari program BSU 2026.

Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan mengenai sasaran penyaluran bantuan pemerintah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria.

Besaran dan mekanisme pembayaran BSU 2026

Total bantuan yang disediakan untuk setiap penerima BSU 2026 mencapai Rp900 ribu. Nominal tersebut berasal dari alokasi Rp300 ribu per bulan selama 3 bulan. Pemerintah tidak membayarkan bantuan tersebut secara bulanan. Seluruh dana untuk periode tiga bulan disalurkan sekaligus sehingga penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh pembayaran sebesar Rp900 ribu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk mempertahankan kemampuan belanja pekerja sekaligus membantu menjaga aktivitas perekonomian. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip pada Jumat, 30 Oktober 2026.