Kerusuhan Prancis Tekan Pemerintah dan Pasar Keuangan

Gelombang kerusuhan di sejumlah kota Prancis memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, mulai dari persoalan keamanan hingga stabilitas ekonomi. Dilansir dari Internasional, para wali kota mempertanyakan kesiapan aparat setelah demonstrasi pada akhir pekan berujung pada kekerasan dan penjarahan.

Dampak peristiwa tersebut meluas ke sektor perdagangan, pariwisata, dan pasar keuangan. Ketidakpastian politik juga muncul ketika pemerintah berupaya meloloskan anggaran untuk memperbaiki kondisi keuangan negara.

Wali kota Paris, Marseille, dan Lyon meminta pemerintah menjelaskan mengapa sejumlah kawasan perkotaan tidak memperoleh perlindungan yang dinilai memadai saat kerusuhan berlangsung. Mereka menyampaikan kritik melalui pernyataan bersama yang diterbitkan surat kabar Liberation.

Ketiga wali kota tersebut menyatakan bahwa pengalaman menghadapi demonstrasi sebelumnya tidak menghilangkan kekhawatiran mereka terhadap tingkat kekerasan yang terjadi pada Sabtu.

Dalam pernyataan bersama itu, mereka mengatakan,

"Kami sekarang perlu memulihkan kondisi kota dan menghadapi kemarahan warga yang terkejut dengan tingkat kekerasan ini," demikian pernyataan ketiga wali kota tersebut.

Rangkaian kerusuhan itu terjadi setelah berminggu-minggu demonstrasi mahasiswa yang terkadang disertai kekerasan. Aksi protes juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, meningkatnya biaya hidup, lemahnya kondisi ekonomi, serta kenaikan utang negara.

Situasi tersebut menambah tantangan bagi pemerintahan Emmanuel Macron yang sedang menghadapi tekanan politik dan berupaya memperbaiki kondisi fiskal Prancis.

Macron mempertahankan Menteri Dalam Negeri

Kantor Emmanuel Macron pada Senin (19/10/2026) menyatakan bahwa presiden menolak tawaran pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez setelah kerusuhan berlangsung.

Alih-alih menerima pengunduran diri tersebut, Macron meminta Nunez segera merancang langkah untuk menghentikan penjarahan dan pembangunan barikade. Presiden juga menginginkan keterbukaan mengenai kekurangan dalam persiapan keamanan dan intelijen yang memungkinkan kekerasan terjadi.

Nunez, yang pernah menjabat sebagai kepala kepolisian Paris, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan 60.000 personel polisi dan aparat keamanan lainnya pada Sabtu.

Namun, dalam keterangannya kepada radio France Inter, ia mengakui bahwa jumlah personel tersebut belum mampu mengendalikan kelompok massa yang melakukan kekerasan di berbagai kota.

Ratusan usaha terdampak kerusuhan

Kerusakan properti menjadi salah satu dampak langsung kerusuhan terhadap kegiatan ekonomi. Dominique Restino, Kepala Kamar Dagang Paris, mengatakan kepada televisi BFM bahwa sekitar 300 hingga 400 usaha di ibu kota Prancis mengalami vandalisme selama akhir pekan.

Di kawasan Place Vendome, yang dikenal dengan hotel mewah dan butik kelas atas, sejumlah toko memilih menghentikan kegiatan sementara serta meningkatkan pengamanan.

Pintu depan butik Dior dilaporkan mengalami kerusakan. Jendela beberapa gerai mewah lainnya, termasuk Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, dan Gucci, juga terdampak.

Di Marseille, Olympique de Marseille melaporkan bahwa toko resmi klub sepak bola tersebut menjadi sasaran penjarahan di salah satu jalan utama bersejarah kota.

Untuk membatasi risiko gangguan lebih lanjut, pemerintah daerah Marseille memberlakukan larangan terhadap perkumpulan dan demonstrasi. Sementara itu, mahasiswa kembali menggelar aksi serta blokade di sejumlah lokasi Paris, termasuk Museum Louvre dan kampus Sciences Po.

Ancaman demonstrasi lanjutan

Dimulainya libur sekolah pada Senin memberikan sedikit ruang bagi pemerintah untuk meredakan ketegangan. Meski demikian, serikat pekerja Prancis telah menyerukan pemogokan dan demonstrasi nasional berikutnya pada 5 November.

Sejumlah pemerintah Eropa juga mengingatkan warga negaranya yang bepergian ke Prancis agar menjauhi kerumunan besar dan meningkatkan kewaspadaan selama situasi belum stabil.

Tekanan biaya hidup yang menjadi salah satu latar belakang protes di Prancis juga dirasakan di negara Eropa lainnya, termasuk Italia, Belgia, dan Albania. Harga bahan bakar yang tinggi, sebagian besar dipengaruhi perang Iran, turut membebani masyarakat.

Pasar keuangan Prancis ikut tertekan

Ketidakpastian politik turut tercermin dalam pergerakan instrumen keuangan Prancis. Pada awal perdagangan Senin, indeks saham CAC 40 melemah 1,3%, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat 8 basis poin menjadi 4,86%.

Kenaikan imbal hasil tersebut menunjukkan bahwa harga obligasi mengalami penurunan. Pergerakan pasar berlangsung ketika pemerintah membutuhkan dukungan untuk meloloskan anggaran yang diarahkan pada perbaikan kondisi fiskal.

Perselisihan di dalam pemerintahan Macron mengenai penanganan keamanan berpotensi menambah ketidakpastian di tengah proses tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian pelaku pasar yang memantau perkembangan politik dan kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara.

Jim Reid, analis Deutsche Bank, menyoroti risiko terhadap pergerakan selisih imbal hasil obligasi Prancis dalam catatannya.

"Pemulihan terbatas pada selisih imbal hasil obligasi Prancis dalam sekitar sepekan terakhir akan kembali diuji hari ini," tulis Jim Reid.

Di tengah tekanan domestik, Macron tiba di Kuwait untuk melakukan kunjungan ke kawasan Teluk. Perjalanan tersebut bertujuan mengamankan tambahan pasokan bensin dan solar guna membantu menekan harga bahan bakar di dalam negeri.

Perkembangan kerusuhan kini menjadi persoalan yang mencakup keamanan publik, aktivitas usaha, dan kepercayaan pasar. Pemerintah Prancis menghadapi tantangan untuk meredakan ketegangan sekaligus menjalankan agenda anggaran di tengah tekanan ekonomi dan politik.